JAKARTA, iNews Depok.id - Kontroversi Tapera memanas seiring penolakan pekerja terhadap rencana pemotongan gaji 2,5% dan 0,5% dari penghasilan perusahaan, yang dianggap memberatkan terutama bagi buruh.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga merupakan anggota Komite Tapera, angkat bicara. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada Selasa (12/6/2024), Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk perumahan rakyat bagi masyarakat kurang mampu sejak tahun 2015.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa selama periode 2015 hingga 2024, total anggaran APBN yang telah dialirkan ke Tapera mencapai lebih dari Rp228,9 triliun. Tujuannya adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian layak.
Menkeu juga menyoroti bahwa anggaran APBN yang telah disalurkan ke Tapera jauh melampaui estimasi iuran 3 persen yang direncanakan dari pekerja dan perusahaan. Berdasarkan perhitungan, iuran Tapera diperkirakan hanya akan mengumpulkan sekitar Rp50 triliun dalam 10 tahun ke depan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dana APBN untuk Tapera dimanfaatkan untuk berbagai program, termasuk pembangunan rumah susun, bantuan uang muka, dan subsidi bunga rumah. Khusus untuk tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp28,25 triliun untuk Tapera.
Meski demikian, penjelasan ini belum sepenuhnya meredam kekhawatiran publik. Banyak pihak masih mempertanyakan urgensi iuran tambahan mengingat besarnya dana APBN yang telah dialokasikan. Sementara itu, pemerintah terus berupaya mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dalam mewujudkan program perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
