UI Sarankan IKN Tetap Berstatus Provinsi dan Kepala Daerah Berstatus Gubernur

DEPOK, iNews.id- Bidang studi Hukum Tata Negara bersama Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (FH UI) menggelar webinar berjudul “Membedah Konstitusionalitas Undang-undang Ibu Kota Negara”, pada Jumat (28/1), melalui kanal Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Iwan Kurniawan selaku Direktur Sinkronisasi Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, memaparkan urgensi pemindahan ibu kota negara (IKN) yang disebabkan beberapa faktor, antara lain konsentrasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang mencapai 57%, kurangnya ketersediaan air bersih di wilayah Jakarta Raya, alih fungsi lahan secara masif di Pulau Jawa, serta berbagai permasalahan yang muncul akibat kepadatan penduduk.

Baca Juga

Presiden Sebut IKN Nusantara Pusat Ekonomi Baru

“Saat ini, kami telah melakukan berbagai koordinasi dan kolaborasi dengan daerah-daerah yang terlibat, khususnya dalam penyusunan regulasi IKN. Kami mendorong tindak lanjut dan memberikan dukungan terhadap kebijakan IKN melalui sinkronisasi pembangunan, sinkronisasi kebijakan daerah, serta fasilitas kebijakan nasional,” ujar Kurniawan.

Moh. Novrizal, LL.M. selaku Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI menyarankan Ibu Kota Nusantara tetap berstatus provinsi dan kepala daerah berstatus gubernur.

“Selain itu, perlu adanya pemisahan antara UU pemindahan IKN dan UU tata kelola pemerintahan, karena UU tata kelola pemerintahan akan sering mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi,” ujar Novrizal.

Adapun Dr. Dian P Simatupang, dosen Hukum Administrasi Negara FH UI, menyampaikan bahwa dalam proyek pemindahan IKN harus dilakukan penghitungan budget yang detail agar tidak terjadi salah kira (dwaling) yang menyebabkan pembengkakan dan tidak menjadi masalah pada pemerintahan berikutnya. Selain sumber daya pendanaan, pemindahan IKN juga membutuhkan sumber daya manusia yang cakap.

Pihaknya menyarankan sumber daya pendanaan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu persiapan, pembangunan, dan pemindahan agar APBN lebih efisien. Misalnya, dengan pemanfaatan dana hasil sewa gedung pemerintahan yang tidak memiliki nilai strategis dan historis di Jakarta, hibah, serta kerja sama penyediaan infrastruktur.

“Secara ideal, dalam pemindahan ibu kota, dana APBN hanya digunakan pada tahap persiapan agar ruang fiskal APBN tetap aman bagi kepentingan umum dan pemerintahan. Ini dilakukan agar tidak mengurangi alokasi APBN sesuai kewajiban konstitusi, seperti pendidikan (20%), kesehatan (5%), mandatori subsidi iuran BPJS, dan dana transfer daerah, karena bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 34 Ayat 1 sebagai bentuk penyimpangan kebijakan yang dapat dipidanakan,” ujar Dian.

Baca Juga

IKN Hampir Rampung: Pembangunan Tahap Awal Sudah 82 Persen

Sementara itu, pembicara lainnya Dr. Fitra Arsil selaku Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara FH UI menyatakan bahwa para pembuat UU pemindahan IKN harus memperhatikan asas keterbukaan (meaningful participation).

Persetujuan bersama adalah pengesahan formil sehingga para pembuat kebijakan sebaiknya melibatkan masyarakat luas dalam proses penyusunan undang-undang.

Ia juga mempertanyakan konsep otorita pada IKN. Jika mengacu pada UU No. 18, konsep otorita adalah konsep nama saja.

BACA JUGA:

Mahasiswa FTUI Tawarkan Solusi untuk Penyempurnaan PeduliLindungi

Selain itu, harus dikaji terkait mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat yang tinggal di wilayah IKN, karena wilayah otorita IKN tidak memiliki dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) serta belum diketahui wilayah otorita IKN tetap termasuk Provinsi Kalimantan Timur atau terpisah menjadi wilayah tersendiri.

Editor : Ikawati