Kementerian PANRB Libatkan Sivitas Akademika UI dalam Reformasi Birokrasi

Menurut Prof. Ari, perubahan  Road Map  Reformasi Birokrasi 2020–2024 menjadi sangat relevan karena merefleksikan enam tema program prioritas pemerintah dan sejalan dengan perkembangan ilmu bahwa kemakmuran suatu negara, pertumbuhan ekonomi, tidak hanya ditentukan oleh faktor kapital dan human capital, tetapi juga oleh reformasi  governance.

“Road Map  Reformasi Birokrasi  adalah salah satu jalan untuk meningkatkan kemakmuran bangsa dan negara. Semoga ini dapat mendorong peningkatan kualitas kelembagaan Indonesia serta peningkatan kerja menuju birokrasi kelas dunia sehingga berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia,” ujar Prof Ari. 

Sementara itu,  Menteri PANRB,  Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si., menyebutkan bahwa sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo,  Reformasi Birokrasi ini  harus berdampak.

Presiden mendorong agar lembaga  tidak  lagi sibuk di hulu, tetapi  harus mengampanyekan dampaknya. 

“Ketika kita ingin memperoleh dampak, Kementerian PANRB harus membuat kebijakan baru agar tools  yang dipakai juga  mendorong birokrasi berdampak. Kita  juga tidak boleh  berada dalam tumpukan-tumpukan kertas.  Harus  ada aturan yang  mengubah regulasi yang selama ini berupa laporan dan angka-angka menjadi dampak nyata. Selain itu, birokrasijuga harus  lincah dan cepat. Kita  harus instrospeksi ke dalam, apa yang membuat ini  ribet,” ujar Menteri PANRB, Abdullah Azwar.

Untuk mempercepat Refomasi Birokrasi dan mengoptimalkan dampaknya, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi menjadi dua, yaitu Refomasi Birokrasi General yang fokus pada penyelesaian isu hulu, yakni masalah internal birokrasi pemerintahan, dan Reformasi Birokrasi  Tematik  yang  berfokus pada penyelesaian isu hilir, yaitu masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda prioritas Presiden.

Editor : M Mahfud