Kementerian PANRB Libatkan Sivitas Akademika UI dalam Reformasi Birokrasi

DEPOK, iNewsDepok.id - Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (PANRB)  Republik Indonesia  melakukan penajaman strategi melalui perubahan  Road  Map  Reformasi Birokrasi.

Perubahan ini memuat beberapa hal, antara lain penajaman  goal setting, pemilihan kegiatan utama yang lebih fokus dan memberi dampak, fokus Reformasi Birokrasi untuk menyelesaikan berbagai isu strategis dan prioritas; serta penajaman indikator penilaian reformasi birokrasi.

Baca Juga

Waduh! 1,6 Juta ASN Terancam Kerja di Rumah Sampai Pensiun

Dalam merumuskan konsep baru ini, Kementerian PANRB  melibatkan banyak pihak,  termasuk para sivitas akademika Universitas Indonesia (UI).

Pada Kamis (2/3), di Balai Sidang UI, Kampus Depok, UI berkolaborasi dengan Kementerian PANRB mengadakan “Talk Show  Reformasi Birokrasi Tematik dan Perubahan  Road  Map 2020–2024”  dengan narasumber Deputi RBK Unwas Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto; Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo; Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno; dan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Imam Machdi.

Talk Show ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada para sivitas akademika UI atas keterlibatannya dalam penyusunan perubahan road  map  tersebut.  Kegiatan ini  juga bertujuan untuk  menyosialisasikan  kebijakan Penajaman  Road Map  Reformasi Birokrasi 2020–2024 kepada instansi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta masyarakat; dan menjadi  wadah berbagi pengetahuan dan pembelajaran interaktif antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Tematik

Rektor UI,  Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., mengatakan bahwa tantangan global dan pesatnya kemajuan teknologi menuntut perguruan tinggi  untuk  terus melakukan perubahan.

Dalam hal ini, perubahan difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi sehingga lebih responsif, agile, dan adaptif dalam melakukan pelayanan publik. Dalam mendukung program reformasi birokrasi nasional, berbagai upaya serta pencapaian telah ditorehkan oleh sivitas  akademika UI.

Dari segi upaya, UI  telah membuat sebuah rencana aksi, yaitu reformasi birokrasi dan transformasi universitas untuk mendorong perubahan  organisasi menuju tata kelola yang efektif dan lebih baik. Upaya ini didukung oleh penyelenggaraan Universitas Indonesia Zona Integritas Award yang ditujukan untuk mendorong pencanangan Zona Integritas di fakultas, sekolah, dan program pendidikan UI. Sejak  tahun 2020, UI dengan proaktif berpartisipasi pada inisiatif Zona Integritas di tingkat Kemendikbudristek di Fakultas Kesehatan Masyarakat.

Menurut Prof. Ari, perubahan  Road Map  Reformasi Birokrasi 2020–2024 menjadi sangat relevan karena merefleksikan enam tema program prioritas pemerintah dan sejalan dengan perkembangan ilmu bahwa kemakmuran suatu negara, pertumbuhan ekonomi, tidak hanya ditentukan oleh faktor kapital dan human capital, tetapi juga oleh reformasi  governance.

“Road Map  Reformasi Birokrasi  adalah salah satu jalan untuk meningkatkan kemakmuran bangsa dan negara. Semoga ini dapat mendorong peningkatan kualitas kelembagaan Indonesia serta peningkatan kerja menuju birokrasi kelas dunia sehingga berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia,” ujar Prof Ari. 

Sementara itu,  Menteri PANRB,  Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si., menyebutkan bahwa sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo,  Reformasi Birokrasi ini  harus berdampak.

Presiden mendorong agar lembaga  tidak  lagi sibuk di hulu, tetapi  harus mengampanyekan dampaknya. 

“Ketika kita ingin memperoleh dampak, Kementerian PANRB harus membuat kebijakan baru agar tools  yang dipakai juga  mendorong birokrasi berdampak. Kita  juga tidak boleh  berada dalam tumpukan-tumpukan kertas.  Harus  ada aturan yang  mengubah regulasi yang selama ini berupa laporan dan angka-angka menjadi dampak nyata. Selain itu, birokrasijuga harus  lincah dan cepat. Kita  harus instrospeksi ke dalam, apa yang membuat ini  ribet,” ujar Menteri PANRB, Abdullah Azwar.

Untuk mempercepat Refomasi Birokrasi dan mengoptimalkan dampaknya, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi menjadi dua, yaitu Refomasi Birokrasi General yang fokus pada penyelesaian isu hulu, yakni masalah internal birokrasi pemerintahan, dan Reformasi Birokrasi  Tematik  yang  berfokus pada penyelesaian isu hilir, yaitu masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda prioritas Presiden.

Reformasi Birokrasi  Tematik mengambil empat tema yang perlu menjadi prioritas seluruh instansi, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi dengan fokus penanganan stunting, serta prioritas Presiden yang berisi penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

Empat tema tersebut akan menjadi fokus bersama seluruh instansi dan memicu kolaborasi yang lebih intensif sehingga kinerja dapat meningkat dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Demi  percepatan  Reformasi Birokrasi ini, pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Komitmen Dukungan Teknis Penyediaan Data dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berdampak oleh 17 instasi dan lembaga.  Instasi  dan lembaga  tersebut diwakili oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; Kepala Ombudsman Republik Indonesia; Kepala Badan Kepegawaian Negara; Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I KASN; Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika; Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan; Sekretaris Kementerian PANRB; dan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara.

Selain itu, turut memandatangani pula,  Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP; Deputi Statistik Produksi Badan Pusat Statistik; Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP; Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Sistem dan Prosedur, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas; Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM; Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Badan Pemeriksa Keuangan; Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Editor : M Mahfud