Ketua DPD RI: Oligarki Harus Diakhiri

Oleh Karena itu, sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas, yakni negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat atau sulit diwujudkan. 

Contoh negara yang menganut sistem politik oligarki pada masa silam adalah negara Yunani Kuno, dan pada masa sekarang adalah negara-negara komunis, yang dalam kenyataannya negara dikendalikan oleh anggota anggota presidium yang kemudian mendelegasikan kepada Sekretaris jenderal dan wakil-wakilnya.

Baca Juga

Lieus: Hasil Pilpres 2024 Bisa Bikin Oligarki Lebih Sakti, Lebih Kuat dan Lebih Sadis

Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi, tetapi sebagaimana dilansir katadata, menurut analis politik yang juga profesor di Northwestern University, Jeffrey A Winters, sistem demokrasi yang dianut Indonesia mempunyai tujuan untuk memeratakan kekuasaan dan ekonomi karena dikuasai kelompok oligarki, sehingga sistem demokrasi di Indonesia semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk memakmurkan rakyatnya.

Meski demikian Winters mengatakan, ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata di antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 dibandingkan pada saat ini. Hal itu terjadi karena dari kelompok elit dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi dan hal itu berlanjut terus, sehingga Indonesia mempunyai oligarki demokrasi.

Winters bahkan mengatakan bahwa sistem demokrasi yang sedang berkembang akan semakin membuat oligarki merajalela, tetapi hal ini bukan karena kesalahan sistem demokrasi, melainkan akibat kurangnya penegakan hukum.

Oligarki menjadi faktor utama dalam mempengaruhi ekonomi politik di Indonesia. Oligarki sudah ada sejak masa Orde Baru dan terus berlanjut hingga runtuhnya pemerintahan Soeharto, tetapi dalam bentuk yang berubah dari oligarki sultanistik menjadi oligarki penguasa kolektif. 

Richard Robison dan Vedi R. Hadiz dalam bukunya yang berjudul Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market, menjelaskan, oligarki yang muncul di Indonesia tidak hilang pasca reformasi, namun terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh Neoliberalisme. 

Setelah kejadian krisis ekonomi pada 1998, oligarki bisa bertahan dan menjadi tokoh utama di dalam dunia bisnis di Indonesia.

Perkembangan oligarki dari era Soekarno hingga Jokowi

Profesor Azyumardi Azra dalam artikel bertajuk "Membendung Oligarki" mengatakan, fenomena pertumbuhan oligarki politik di Indonesia dalam segi tertentu berbeda dengan oligarki di beberapa negara lain. Di masa Presiden Soekarno (Orde Lama) praktik oligarki politik dan oligarki finansial belum terlalu eksis atau meluas, tetapi di era pemerintahan Soeharto (Orde Baru) praktik ”oligark finansial” mulai berkembang yang lazim disebut ”cukong”. 

Editor : Rohman