Dilindungi UU, DPR RI Minta Setiap Perkantoran Memiliki Daycare

JAKARTA, iNews Depok.id - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan penyediaan tempat penitipan anak atau daycare yang representatif dan berkualitas di setiap instansi dan lembaga menjadi salah satu solusi mengatasi fenomena keengganan memiliki anak atau childfree.

"71 ribu perempuan Indonesia hari ini menginginkan childfree, menikah tetapi tidak mau punya anak. Untuk itu kementerian/lembaga terkait berilah ruang untuk anak, daycare jadi salah satu jawaban. Ayo, kasih ruang ke anak-anak, kasih yang baik, layanan yang baik," kata Wihaji di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (11/12/2024)

Baca Juga

Pemilik Daycare Wensen School Indonesia di Depok Hanya Divonis 1 Tahun Penjara

Menanggapi hal itu Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti imbauan Mendukbangga yang meminta perkantoran menyediakan fasilitas penitipan anak untuk pegawainya. Puan mengatakan, tempat bekerja memang memiliki kewajiban menyediakan daycare sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA).

"Penyediaan fasilitas penitipan anak atau daycare di perkantoran sebenarnya memang bersifat wajib sesuai aturan dalam UU KIA yang merupakan inisiatif DPR,” kata Puan Maharani, Jumat (13/12/2024).

Salah satu hal yang disoroti dari penyediaan penitipan anak ini adalah sebagai fasilitas penunjang bagi orang tua bekerja yang kesulitan menitipkan anaknya. Puan menyebut, persoalan tersebut sudah lama menjadi perhatian DPR sehingga turut disertakan dalam UU KIA yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu.

“Sebagai ibu bekerja saya sangat mengerti masalah yang dihadapi orang tua. Karena kondisi setiap keluarga berbeda-beda, tidak semua orang tua bekerja bisa dalam kondisi menitipkan anak di rumah kepada keluarganya atau pengasuh,” kata Puan.

Oleh karenanya, DPR melalui UU KIA mencoba menghadirkan solusi bagi orang tua bekerja terutama untuk perempuan sebagai ibu. UU KIA sendiri menjadi sebuah beleid yang menegaskan bahwa tumbuh kembang anak merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya ibu semata.

“UU KIA memastikan semua pihak terlibat dalam proses tumbuh kembang anak demi melahirkan generasi Indonesia unggulan,” jelas Puan.

Editor : Mahfud