get app
inews
Aa Read Next : Bawaslu Kota Depok Bayarkan Honor PTPS Rp 5.57 Miliar

Bahas Pemilu dan Pilkada 2024, DPD Partai Golkar Dialog dengan KPU dan Bawaslu Kota Depok

Kamis, 03 Februari 2022 | 20:55 WIB
header img
Pengurus DPD Partai Golkar Kota Depok berfoto bersama dengan KPU dan Bawaslu Kota Depok di Kantor DPD Partai Golkar Depok, hari ini (03/02/2022) (Foto: Ist)

Ketua Bawaslu Luli Barlini mengatakan untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak, Bawaslu punya program yang disebut Bawaslu Menyapa. Bawaslu bertemu dengan partai politik untuk menjelaskan tahapan pemilu dan pilkada serentak, terutama menyangkut aturan yang berlaku di Pemilu.

Dalam acara dialog, Partai Golkar menekankan pentingnya penguatan lembaga di jajaran KPU sampai ke tingkat paling rendah. Salah satu yang jadi sorotan penting, adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Hasil evaluasi kami pada Pileg 2019, anggota PPK harus menjadi perhatian serius dari KPU karena PPK harus berkualitas dan berintegritas. Jangan pakai orang yang bermasalah,” kata Ahmad Fauzi, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok. Fauzi meminta agar KPU benar-benar memilih PPK yang berintegritas agar menghasilkan Pemilu yang berkualitas.

Soal kualitas PPK juga diungkapkan oleh Martiah, politisi perempuan yang baru hijrah ke Partai Golkar. “Saya melihat anggota PPK dari dulu orangnya itu-itu saja, apakah tidak ada pemilihan anggota PPK,” kata Martiah. Martiah berharap KPU benar-benar memperhatikan soal anggota PPK, jangan sampai ada yang terafiliasi dengan partai politik, supaya Pemilu itu benar-benar berlangsung jujur dan adil.

Sedangkan Bendahara DPD Partai Golkar Tajudin Tabri menyorot soal pemasangan alat peraga seperti spanduk dan baliho calon anggota legislatif atau calon kepala daerah. Menurut Tajudin, Bawaslu jangan terlalu kaku membatasi pemasangan alat peraga caleg atau calon kepala daerah karena secara tidak langsung kehadiran spanduk dan baliho itu membantu KPU dan Bawaslu menyosialisasikan pelaksanaan pemilu dan pilkada. “Kalau ada yang main uang, silakanlah ditindak. Tapi kalau spanduk dan baliho, supaya diberi kelonggaranlah,” kata Tajudin.

Menanggapi pertanyaan dari sejumlah anggota Partai Golkar itu, Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna menyampaikan terimakasih atas kritikan dan masukan dari Partai Golkar. “Ini gunanya kami roadshow, selain untuk sosialisasi juga mendapatkan masukan dari partai politik demi peningkatan kualitas pemilu dan pilkada,” kata Nana.

Editor : M Mahfud

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut