Klarifikasi Dugaan Gratifikasi Rp7 Miliar di KPK, Wamenkumham Merasa Difitnah IPW

Baca Juga

Hari Ibu Rumah Tangga: Jadi Ibu Rumah Tangga Sama Sekali Tidak Mudah

"Dia menjadi asisten pribadi saya sebelum saya menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan dia tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, juga tidak berstatus sebagai PPNPN maupun PPPK," kata Prof Eddy.

"Jadi pegawai kontrak yang dibayar negara itu ada dua, PPNPN dan PPPK. Yogi ini bukan ASN, bukan PPPK, bukan juga PPNPN," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melaporkan salah satu wakil menteri ke KPK karena diduga menerima gratifikasi sebesar Rp7 miliar. Wakil menteri yang dilaporkan tersebut berinisial EOSH, kuat dugaan adalah Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH).

Editor : Mahfud