Korupsi Berjamaah di PN Depok: KPK Periksa Saksi Kunci Usai Ketua - Wakil Pengadilan Jadi Tersangka

JAKARTA, iNewsDepok.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Untuk mengumpulkan keterangan lebih lanjut, KPK memanggil tiga saksi yang terdiri dari dua juru sita dan satu panitera dari PN Depok. 

Baca Juga

KPK Periksa Ajudan Eks Ketua PN Depok Terkait Kasus Suap Sengketa Lahan

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK terkait eksekusi sengketa lahan di PN Depok," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3/2026). 

Adapun, para saksi yang dimaksud ialah, Santhy Ekawaty selaku panitera, Kurnia Imam Risnandar dan Trisno Widodo selaku juru sita PN Depok. 

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya. 

Baca Juga

Pemilik Daycare Wensen School Indonesia di Depok Hanya Divonis 1 Tahun Penjara

Belum ada keterangan terkait kehadiran para saksi yang dimaksud. Materi pemeriksaan kepada mereka pun belum diungkapkan. 

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan wakil PN Depok, Bambang Setyawan (BBG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri PN Depok.

Penetapan tersangka ini setelah keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (5/2/2026) malam. Selain dua orang tersebut, dalam operasi senyap yang dimaksud KPK juga menangkap lima orang lainnya, yaitu Yohansyah Maruanaya selaku juru sita PN Depok, Trisnado Yulrisman selaku Direktur Utama PT. Karabha Digdaya (KD), Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD, ADN dan GUN selaku pegawai PT. KD. 

Baca Juga

Aksi Koboi Pegawai Pengadilan Negeri Depok, Citra Lembaga Hukum Tercoreng

Setelah melakukan pemeriksaan dan didapati kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan lima orang diantaranya sebagai tersangka. 

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang tersangka, sebagai berikut: EKA, BBG, YOH, TRI, dan BER," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Jumat (6/2/2026) malam. 

Asep mengungkapkan, dal pemeriksaan lanjutan Tim KPK mendapatkan data dari PPATK, BBG juga diduga menerima gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran valas senilai Rp2,5 Miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026.

Baca Juga

Depok Geger! Jaksa Tuntut 10 Tahun Penjara untuk Pengedar Narkoba, Ini Alasan Mengejutkannya

Atas perbuatannya, terhadap EKA dan BBG bersama-sama dengan YOH; dan TRI bersama-sama dengan BER disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, terkait penerimaan lainnya yang dilakukan oleh BBG disangkakan telah melanggar pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta