Dukung Kebijakan Menteri ESDM, Henry Indraguna: Perlu Penataan Distribusi Elpiji 3 Kg Bersubsidi

Sejak era Presiden Joko Widodo, subsidi bahan bakar berupa LPG ini memang disikapi sebagai bentuk bantuan sosial. Ini berbeda dengan era sebelumnya yang menempatkan subsidi sebagai investasi untuk mencapai masyarakat sejahtera.

Baca Juga

Habiskan Puluhan Miliar Dolar Akuisisi Blok Migas Asing, CERI Pertanyakan Hasil Ketahanan Energi

"Zaman Pak Harto yang diisi teknokrat-teknokrat Golkar, lanjut ke Pak Habibie, Gus Dur, juga ibu Mega menempatkan subsidi bahan bakar, saat itu minyak tanah dan premium sebagai investasi, bukan bantuan sosial," urainya.

Selama ini alur pembayaran subsidi gas LPG 3 kg diterima langsung kepada yang mendistribusikan. Dengan mengubah pola subsidi, dari subsidi produk menjadi subsidi langsung ke masyarakat. Hal itu akan mempersempit ruang gerak mafia distribusi LPG.

"Saya mendapat data bahwa ada agen atau distributor yang nakal. Mereka memang mengajukan pembayaran ke Kemenkeu berdasarkan data yang valid. Namun ketika pengemasan, ternyata yang isi 3 kg dikurangi untuk kemudian diisikan ke tabung besar yang non-subsidi. Nah, dengan subsidi langsung ke masyarakat, nanti hanya akan ada satu harga saja karena masyarakat sudah menerima subsidi secara langsung sehingga tidak keberatan," papar Henry.

Baca Juga

Pemerintah Izinkan Pengecer Jual Gas Melon, Politisi Golkar Henry Indraguna: Benahi Pengawasan!

Henry menambahkan bahwa kebijakan membatasi ruang gerak mafia itu memang harus dilakukan. Pada saatnya para mafia itu tak lagi punya ruang.

"Jadi intinya bukan pada teknis pembelian di warung atau agen atau pangkalan. Tapi secara substansi adalah memotong jalur yang sudah dibuat oleh mafia," pungkasnya.

Editor : M Mahfud