“Ke depan harus dicek lagi setiap kebijakan atau program di Kementan. Telusuri satu per satu agar tidak ada celah lagi yang bisa dilakukan oknum-oknum untuk melakukan korupsi,” tegasnya.
Terkait permainan pupuk palsu, Daniel menilai hal tersebut berdampak pada kualitas pangan Indonesia yang menjadi kurang baik. Sebab pupuk yang seharusnya menjadi fondasi untuk hasil pangan dalam pertanian justru dipalsukan.
"Bagaimana kita mau melakukan swasembada pangan jika kualitas pupuk saja dikurangi dan tidak memenuhi standar, bahkan dipalsukan. Ini benar-benar harus ditindak dengan transparan, jujur dan adil," sebut Daniel.
Pengungkapan kasus pupuk palsu itu disebut menjadi bukti bahwa pemerintah selama ini melakukan pengadaan pupuk yang tidak sesuai standar. Daniel mengatakan pemalsuan pupuk sangat merugikan petani mengingat hasil laboratorium menunjukkan kandungan NPK dalam pupuk hanya memiliki kandungan 0 sekian persen saja dari standar minimum 15 persen.
"Ini bisa dibilang bagian dari mafia di sektor pertanian yang harus diberantas. Kita harus melindungi petani dari kerugian besar," ujar Daniel.
Daniel mendorong langkah-langkah pemberantasan korupsi di sektor pertanian. Tak hanya itu, pemerintah juga diminta untuk membuat program rehabilitasi untuk memperbaiki dampak pupuk palsu, termasuk dari sisi perekonomian bagi petani.
Editor : Mahfud