Ladang Tani Jadi Ladang Korupsi Pejabat Kementan, Legislator: Nasib Petani Dipertaruhkan!

JAKARTA, iNews Depok.id - Baru-baru ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya praktik korupsi yang dilakukan jajarannya terkait impor jagung. Hal ini berawal saat tengah panen raya, Kementerian Pertanian (Kementan) justru mengimpor jagung hingga senilai Rp6 miliar.

“Ini menarik kami lagi produksi, kami lagi produksi jagung waktu itu, lagi peak season, panen puncak tiba-tiba impor masuk itu nilainya Rp6 trilliun," ujar Amran, dalam cuplikan wawancara video beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Menggemaskan! Ini Wujud Domba Batur Banjarnegara, Seekornya Ada Yang Dibanderol Rp 50 Juta

Saat dikonfirmasi ke jajarannya, Amran mendapat laporan dari pejabat di Kementan yang mengatakan impor jagung dilakukan karena adanya aturan yang dibuat sebelumnya. Padahal impor jagung di tengah panen raya bisa mematikan hasil produksi petani karena harganya jadi sangat jatuh.

“Kami langsung cek di Surabaya waktu itu, kami ketemu Dirjen, kami tanya Pak Dirjen kenapa ada impor (dan dijawab) Pak biasanya memang begitu,” imbuh Amran.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti pemecatan sejumlah pejabat di Kementan karena terlibat dalam kasus korupsi. Ia pun mendukung upaya bersih-bersih Mentan Amran, karena korupsi yang dibalut atas nama kebijakan itu sangat merugikan petani.

"Kami mendukung pengungkapan praktik korupsi berjamaah di Kementerian Pertanian. Kalau tidak diberantas, nasib petani dan sektor pangan kita dipertaruhkan," kata Daniel Johan, Kamis (12/12/2024).

Dalam kasus di atas, Amran mengalkulasi kerugian petani jagung Indonesia akibat impor yang dilakukan bisa mencapai hingga Rp40 Triliun. Saat itu juga Amran mengubah prosedur impor dan berusaha untuk bertemu dengan pihak terkait sendirian.

Berangkat tanpa ditemani siapa pun, Amran kemudian bertemu dengan mafia impor jagung. Ia sengaja pura-pura meminta ‘jatah’ hasil impor untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam praktik korupsi ini.

Baca Juga

Ke Pimpinan KPK Terpilih, Puan Titip Perkara Ini!

Dari mafia jagung itu, diketahui ada sejumlah pejabat di Kementan yang menerima uang korupsi dari impor jagung. Salah satu pejabat bahkan menerima jatah sampai Rp10 Triliun. Akhirnya, Amran memecat empat pejabat Kementan yang diketahui menerima uang korupsi, di mana dua antaranya seorang direktur di Kementan.

"Ketegasan memang sangat diperlukan dalam menjalani tugas sebagai menteri untuk mengawasi kinerja jajarannya. Diharapkan semua pimpinan kementerian/lembaga juga punya keberanian seperti itu," kata Daniel.

Sebelum kasus impor jagung ini, Amran Sulaiman juga mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan 11 pejabat Kementan dan memberikan daftar hitam ke empat perusahaan pupuk yang terbukti mengedarkan pupuk palsu.

Pupuk palsu dan pupuk dengan kualitas rendah itu sangat merugikan petani. Potensi kerugian akibat pupuk palsu mencapai Rp600 miliar, sementara pupuk berkualitas rendah berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp3,2 triliun.

Daniel pun menyebut praktik-praktik kecurangan dan korupsi di kementerian sudah banyak terjadi dan sangat merugikan negara serta rakyat. Ia mengatakan, upaya bersih-bersih dari oknum nakal memang sudah sepatutnya dilakukan.

“Ini kan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya, bahwa banyaknya kebocoran-kebocoran uang negara itu karena permainan oknum-oknum di pemerintahan,” tutur Daniel.

Baca Juga

Lanjutkan Keberlanjutan Regenerasi Petani, Kementan Gelar Koordinasi Swakelola

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pertanian ini mengatakan, impor jagung di tengah panen raya sangat mengancam upaya kedaulatan pangan di Indonesia. Menurut Daniel, praktik curang seperti itu juga membuat petani jagung kesulitan.

“Ke depan harus dicek lagi setiap kebijakan atau program di Kementan. Telusuri satu per satu agar tidak ada celah lagi yang bisa dilakukan oknum-oknum untuk melakukan korupsi,” tegasnya.

Terkait permainan pupuk palsu, Daniel menilai hal tersebut berdampak pada kualitas pangan Indonesia yang menjadi kurang baik. Sebab pupuk yang seharusnya menjadi fondasi untuk hasil pangan dalam pertanian justru dipalsukan.

"Bagaimana kita mau melakukan swasembada pangan jika kualitas pupuk saja dikurangi dan tidak memenuhi standar, bahkan dipalsukan. Ini benar-benar harus ditindak dengan transparan, jujur dan adil," sebut Daniel.

Pengungkapan kasus pupuk palsu itu disebut menjadi bukti bahwa pemerintah selama ini melakukan pengadaan pupuk yang tidak sesuai standar. Daniel mengatakan pemalsuan pupuk sangat merugikan petani mengingat hasil laboratorium menunjukkan kandungan NPK dalam pupuk hanya memiliki kandungan 0 sekian persen saja dari standar minimum 15 persen.

"Ini bisa dibilang bagian dari mafia di sektor pertanian yang harus diberantas. Kita harus melindungi petani dari kerugian besar," ujar Daniel.

Baca Juga

Dukung Ketahanan Pangan Indonesia, IsDB dan IFAD Lirik Pertanian Bawang Merah di Dataran Tinggi

Daniel mendorong langkah-langkah pemberantasan korupsi di sektor pertanian. Tak hanya itu, pemerintah juga diminta untuk membuat program rehabilitasi untuk memperbaiki dampak pupuk palsu, termasuk dari sisi perekonomian bagi petani.

“Harus ada intervensi untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian yang terdampak akibat pupuk palsu. Ini bukan hanya untuk kesejahteraan petani saja, tapi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pangan Indonesia," terang Daniel.

Lebih lanjut, Daniel mengatakan beberapa permasalahan di sektor pertanian Indonesia yang dihadapi selama ini adalah seputar masalah produksi dalam hal kapasitas, produktivitas petani, dan insentif untuk petani.

Sementara itu, permasalahan dalam distribusi antara lain panjangnya tata niaga dan adanya pelaku-pelaku yang dominan di pasar, hingga pembentukan harga yang dikuasai oleh beberapa pelaku pasar saja.

Daniel meminta pemerintah melalui Kementan dapat menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

"Jika masalah ini selesai, maka kesejahteraan petani akan semakin meningkat. Saya juga meminta Pemerintah fokus mengurai permasalahan terkait mafia impor pangan yang juga bisa merugikan petani. Mereka harus ditindak tegas," tutup Daniel.

Editor : Mahfud