Marak Kasus BUMN Tak Bayar Utang ke Vendor, Komisi VI DPR: Zalim!

JAKARTA, iNews Depok.id - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti banyak kisah miris para vendor mitra Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjerat utang sampai bangkrut karena pekerjaan mereka tak dibayar, terutama vendor-vendor kecil. Ia pun meminta pertanggungjawaban pemerintah atas banyaknya permasalahan BUMN yang tak membayar vendor.

“Ini kan vendor-vendor mengerjakan proyek BUMN itu harus berutang ke bank atau cari investor untuk modalnya. Sudah banyak vendor yang bangkrut, jatuh miskin, asetnya dilelang bank karena tidak dibayar BUMN-BUMN ini,” kata Mufti Anam, Rabu (11/12/2024).

Baca Juga

Kementan Ajak Pemerintah Desa Manfaatkan 20% Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan

Beberapa kasus penunggakan pembayaran proyek oleh BUMN kepada vendor sempat ramai mencuat di publik. Seperti kasus gagal bayar PT Waskita Karya kepada vendor-vendornya.

Nasib buruk para vendor rekanan juga tidak hanya terbatas pada PT Waskita Karya, namun juga dirasakan oleh para vendor yang bermitra dengan PT Istaka Karya. Salah satunya terkait dengan pembangunan proyek Underpass Kentungan, Yogyakarta.

Mufti mengatakan, dua kasus tersebut hanya segelintir kasus yang mengemuka di publik.

“Kita juga banyak dengar banyak vendor-vendor kecil yang bermasalah dalam penagihan pembayaran kepada BUMN. Kalau mereka melawan, ada juga yang terus dikriminalisasi. Perusahaan kecil melawan perusahaan yang memiliki kekuasaan besar, ini jahat sekali,” ungkapnya.

Baru-baru ini, ratusan orang melakukan aksi unjuk rasa di PT Barata Indonesia Gresik di Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Selasa (12/11/2024). Massa yang tergabung dalam Aliansi Vendor Barata (AVB) ini menuntut agar perusahaan BUMN tersebut segera melunasi utangnya yang belum dibayarkan kepada 272 vendor selama lima tahun dengan total Rp2,7 triliun.

Banyak vendor yang bermitra dengan PT Barata Indonesia Gresik bangkrut akibat tagihan tidak kunjung dibayar. Padahal mereka sudah melakukan pekerjaan sesuai kontrak, baik untuk proyek pengadaan, jasa, maupun konstruksi.

Editor : Mahfud