Luhut Sebut Pemilih Demokrat, Gerindra, dan PDIP Dukung Usulan Pemilu Ditunda

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemilih lima partai di negara ini mendukung usulan usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Kelima pemilih partai dimaksud adalah pemilih Partai Demokrat, Gerindra, PDIP,  Golkar dan PKB.

Baca Juga

76,5 Persen Responden Tolak Penundaan Pemilu 2024

Hal itu dia katakan dalam wawancara di podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal YouTube magician tersebut, Jumat (11/3/2022), dengan judul "Jokowi 3 Periode?! Gimana Komen Kalian?"

Luhut mengklaim kalau apa yang dia katakan berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.

"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini," katanya.

Baca Juga

Didemo Mahasiswa di UI, Luhut Kembali Tolak Buka Big Data tentang Penundaan Pemilu 2024

Luhut menjelaskan, big data itu menunjukkan ketidaksetujuan rakyat pada penyelenggaraan Pemilu pada masa pandemi karena kata dia, Pemilu menghabiskan biaya Rp100 triliun lebih, baik untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada yang diselenggarakan pada tahun yang sama, yakni 2024.

Ia menilai, aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut merupakan bagian dari demokrasi.

Namun, kata dia, apakah wacana itu dapat diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal Pemilu.

Baca Juga

Orasi di DPR, Mahasiswa Kaltim Tolak Daerahnya Dijadikan Kawasan IKN

"Kalau rakyatnya terus berkembang, terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya," kata Luhut.

Ketika ditanya apakah jika Pemilu ditunda dan jabatan presiden diperpanjang Indonesia tidak akan kembali ke era Orde Baru?

"Ya, itu kebebasan kita. Dulu kan tidak sebebas sekarang. Sekarang kan orang boleh bersuara. Kalau dulu bersuara "turunkan Suharto", bonyok kamu," jawab Luhut.

Baca Juga

Mahasiswa Demo DPR, Ini Rekayasa Lalu Lintas Polda Metro Jaya

Luhut mengklaim kalau Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa dia taat konstitusi. Karena konstitusi menetapkan presiden hanya dua periode, Jokowi patuh.

Tetapi, lanjut dia, kalau nanti ada yang ingin jabatan Jokowi diperpanjang, lalu DPR/MPR proses, partai politik proses, lalu MPR memutuskan Pemilu ditunda satu hari, setahun, dua tahun atau tiga tahun, hal itu sah-sah saja.

Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu dilontarkan Menteri BKPM Bahlil Lahadalia dan tiga pimpinan Parpol, yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Baca Juga

Anthony Budiawan Sebut BEM-SI Sebagai Patriot

Sejak wacana itu digulirkan, penolakan pun bermunculan, termasuk dari Gerindra, Demokrat dan PDIP.

Belakangan, sebuah media nasional mengungkap kalau usulan yang dilontarkan Bahlil dan ketiga Ketum Golkar diduga berasal dari Luhut dan telah disetujui Jokowi, tetapi dibantah Jodi Mahardi, juru bicara Luhut, saat yang bersangkutan dikonfirmasi.

Editor : Rohman