Soal Rempang, Jokowi Minta Demi Kepentingan Masyarakat Diselesaikan Secara Baik-baik

JAKARTA, iNewsDepok.id - Tampaknya permasalahan di Pulau Rempang terkait Rempang Eco City akan berakhir dengan happy ending. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengedepankan penyelesaian masalah Rempang dilakukan dengan baik, termasuk mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar.

Presiden Jokowi mengungkapkan hal tersebut dalam rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, pada Senin (25/9/2023).

Baca Juga

Hoaks dan Isu SARA Rempang Bertebaran di Medsos, Ini Saran Ahli untuk Menyelesaikannya

Menanggapi sikap Presiden Jokowi tersebut, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa permasalahan Rempang dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, Indonesia akan mengalami kerugian yang cukup besar.

"Ya, yang pertama tentu kerugiannya, kerugian dari investasi yang batal ditanamkan jika tidak jadi kan, tergantung besarnya berapa. Kerugian kedua, yakni kalau itu tidak jadi artinya perencanaan produksi dan segala macam juga hilang, opportunity cost-nya besar," kata Agus di Jakarta, pada Senin (25/9/2023).

Selain itu, kata Agus, apa yang terjadi di Rempang dapat menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata investor luar negeri.

Baca Juga

Adakah Unsur Pelanggaran HAM Berat dalam Konflik Pulau Rempang? Berikut Penjelasan Berdasarkan UU

"Kalau investasi batal, ya sangat bisa menjadi preseden buruk. Makanya kalau menawarkan dan membuka investasi kita itu harus siap. Termasuk ada nggak studi soal antropologinya, kemudian identifikasi kemungkinan konflik, selain itu bisa juga diperkirakan antisipasi, sehingga nanti juga mitigasi terukur agar proses investasi dapat berjalan lancar dan aman di Rempang," katanya.

Agus juga melihat sejauh ini di setiap program pembangunan infrastruktur atau investasi tidak terlihat studi antropologinya.

"Saya tidak pernah lihat. Padahal itu untuk mengetahui kalau mereka misalnya, harus dipindahkan apa sih dampaknya? terus bagaimana sih cara bicara dengan mereka gitu. Karena kan kita tidak semua masyarakat itu punya surat yang disebut sertifikat dari pemerintah Kementerian Agraria,” ujarnya.

Baca Juga

Ramai Soal Pulau Rempang, Pakar Sebut Bukan Pemukiman Tanah Adat Tapi Kawasan Hutan

Namun untuk mengungkap itu semua bukan hal yang mudah, karena pasti ada pihak lain di belakang masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah di Rempang, mereka pasti punya orang kuat di politik, pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Jadi ya pasti ada yang membekingi. Sekarang terserah Presiden mau bagaimana, panggil saja semuanya rapat kabinet terbatas tetapkan, lalu buat Keppres-nya," ujar Agus.

Sementara, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta selepas rapat kabinet terbatas mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan.

Baca Juga

Kajari Batam Siap Jembatani Komunikasi Dua Arah Terkait Konflik Pulau Rempang

"Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," ujar Bahlil.

Diakui Bahlil, pihaknya juga telah berkunjung langsung ke Pulau Rempang beberapa hari lalu untuk bertemu dengan masyarakat di sana. Berdasarkan hasil kunjungannya tersebut, pihaknya menemukan solusi yakni dengan melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.

"Tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," kata dia.

Menurut Bahlil, warga terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun dan sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan. Masyarakat juga akan diberikan penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi berikut dengan sertifikat hak miliknya, serta dibangunkan rumah dengan tipe 45.

"Apabila ada rumah yang lebih dari tipe 45 dengan harga Rp120 juta, apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) nilainya berapa, itu yang akan diberikan," ucap Bahlil.

Dalam rapat tersebut, Menteri Investasi juga melaporkan bahwa dari 17 ribu hektar area Pulau Rempang, hanya sekitar 8 ribu hektar lahan saja yang akan dikelola terlebih dahulu.

"Oleh karena itu, kami laporkan bahwa dari 17 ribu hektar areal Pulau Rempang, yang akan dikelola terlebih dahulu hanya 7 ribu (hektar) lebih hingga 8 ribu (hektar), selebihnya masih hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektar tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," ujarnya.

Editor : Kartika Indah Kusumawardhani