Hoaks dan Isu SARA Rempang Bertebaran di Medsos, Ini Saran Ahli untuk Menyelesaikannya

JAKARTA, iNewsDepok.id - Upaya pemerintah dalam mengkomunikasikan duduk permasalahan Rempang Eco City ke publik dinilai minim. Ini membuat para penyebar berita bohong atau hoaks membawa isu SARA leluasa memprovokasi masyarakat untuk mendiskreditkan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Mengenai hal tersebut, pakar strategic communication mass Tuhu Nugraha menyarankan agar pemerintah melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoaks terkait Rempang. Pasalnya, jika dibiarkan akan menyebabkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat.

Baca Juga

Bila Xinyi Glass Gagal Investasi di Pulau Rempang, Adakah Kerugiannya Bagi Indonesia?

“Sebaiknya pemerintah memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Pernyataannya meski lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi tapi ada ikatan adat, emosional, dan lain-lain,” jelas Tuhu pada Kamis (21/9/2023).

Tuhu mengatakan melalui cara persuasif maka diharapkan masyarakat mau berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, harapan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik bagi keluarga, tetangga, dan anak cucu mereka.

“Ini harus gencar, termasuk disebarkan di media sosial. Jadi, pendekatan yang dikedepankan saat ini lebih ke rasional dan kepentingan dari sudut pandang pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga

Ramai Soal Pulau Rempang, Pakar Sebut Bukan Pemukiman Tanah Adat Tapi Kawasan Hutan

Lebih lanjut Tuhu mengungkapkan pemerintah sepertinya lupa jika sekarang sedang berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai end user dari hasil proyek strategis nasional. Menurutnya, jika komunikasi ke masyarakat menyebut alasan investasi asing maka tidak gampang untuk approaching-nya.

"Masih ada ketakutan 'dijajah' pihak asing dan sebagainya. Maka pesannya harus yang langsung dekat sama masyarakat lokal, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ujungnya harapan tentang ekonomi yang lebih baik, lalu lapangan kerja baru dari hasil investasi di Rempang,” jelasnya.

Saran Tuhu agar ke depan tidak terjadi lagi hal semacam ini, maka sebaiknya pemerintah memiliki mitigasi risiko sebelum dilakukan eksekusi.

Baca Juga

Kajari Batam Siap Jembatani Komunikasi Dua Arah Terkait Konflik Pulau Rempang

"Pemerintah sepertinya lupa sekarang era media sosial yang menjadi alat framing cukup efektif dalam menyebarkan hoaks, selain itu saat ini menuju tahun politik," ungkapnya.

Sementara di sisi lain terkait penyebaran hoaks di media sosial terkait Pulau Rempang, Tuhu mengajak masyarakat agar lebih jeli dan cek fakta yang ada. Masyarakat harus belajar cek dan ricek informasi.

“Kalau tidak ada waktu untuk cek jangan langsung share, cukup berhenti di diri sendiri, daripada nambah dosa jika ternyata menyebar hoaks. Masyarakat juga perlu belajar sekarang semua orang bisa bikin berita dan mengarang cerita, sehingga meski lebih kritis dan hati-hati menelan informasi. Saat ini redaksinya ada di masing-masing diri kita yang memfilter informasi,” kata Tuhu.

Lebih lanjut Tuhu mengungkapkan hoaks terkait isu SARA dalam kasus Rempang dapat memecah belah bangsa. Hal tersebut sangat berbahaya karena masyarakat Indonesia sangat beragam.

“Isu SARA ini hot button banget buat orang Indonesia. Jadi mesti ditangani dengan sangat hati-hati, serius dan penuh empati, karena banyak yang berkepentingan soal ini ini. Semua tahu isu mana yang mudah dimainkan,” pungkasnya.

Editor : Kartika Indah Kusumawardhani