10 Partai Telah Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024, 3 di Antaranya Partai Baru

JAKARTA, iNewsDepok.id - Sebanyak 10 partai politik (Parpol) mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 pada hari pertama pendaftaran di KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).

Berdasarkan data dari akun Twitter KPU RI, diketahui kalau dari ke-10 Parpol tersebut, tujuh di antaranya merupakan partai lama, dan tiga partai baru.

Baca Juga

Panwaslu Kecamatan Sukmajaya Beberkan Capaian Kinerja dalam Menertibkan APK Pemilu 2024

Keenam partai lama tersebut adalah:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Baca Juga

KPU Kota Cirebon Gunakan Sari Kunyit saat Pemilu 2024 sebagai Pengganti Tinta

3. Partai NasDem

4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

5. Partai Bulan Bintang (PBB)

Baca Juga

PPK Kecamatan Tapos Ingatkan KPPS Profesional dan Berintegritas dalam Melaksanakan Pemilu 2024

6. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)

7. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Sementara tiga parpol baru yang mendaftar hari ini adalah:

Baca Juga

Ada Dugaan Kecurangan Pada Pemilu 2024, Ketua Bappilu Prabowo-Gibran Imbau Bawaslu Bertindak Cepat

1. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)

2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

3. Partai Reformasi 

Baca Juga

Pemilih Pindah Nyoblos Membludak, KPU Depok: Masih Diupdate

Pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024 ini dibuka hingga 14 Agustus 2022.

Setelah mendaftar, KPU akan melakukan verifikasi administrasi yang berlangsung pada 2 Agustus hingga 11 September 2022 untuk memastikan apakah Parpol yang mendaftar telah memenuhi seluruh persyaratan untuk ikut berkontestasi pada Pemilu 2024, atau sebaliknya.

Berikut persyaratan bagi partai untuk ikut Pemilu 2024:

1. Berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang

2. Memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi

3. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 75 persen jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan

4. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 50 persen jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan

5. Menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memerhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota,

6. Memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik.

Editor : Rohman