JAKARTA, iNewsSepok.id - Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (11/4/2022), melakukan rekayasa lalu untuk ke maupun dari arah Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena ribuan mahasiswa akan berdemonstrasi di gedung Parlemen itu untuk menyikapi wacara perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.
Demo ini diperkirakan melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI).
Jumlah massa ini kemungkinan akan bertambah dalam jumlah ratusan, karena kalangan buruh, aktivis, pelajar STM, hingga pensiunan TNI dikabarkan akan melibatkan diri.
"Penutupan jalan dan rekayasa Lalin ini bersifat situasional, karena kami melihat perkembangan massa. Apabila masa cukup banyak, maka arus akan ditutup di bawah jembatan layang (Senayan), dan akan dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Senin (11/4/2022).
Berikut data penutupan jalan dan rekayasa Lalin tersebut:
1. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot subroto arah Gedung DPR/mpr di belokkan kiri ke Jalan Gerbang pemuda.
2. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gatot Dubroto, di putar balik di kolong layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda.
3. Arus lalu lintas dari tol dalam kota yang akan keluar di Offramp Pulo Dua diluruskan ke arah Tomang.
4. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora diluruskan Jalan Tentara Pelajar.
5. Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika arah Jalan Gelora dibelok ke kanan Jalan Gerbang Pemuda.
6. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang pemuda arah Jalan Gelora dibelok kiri Jalan Asia Afrika.
Semula mahasiswa berencana melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, tetapi pada Minggu (10/4/2022) malam Koordinator Media BEM-SI. Luthfi Yufrizal, mengabarkan kalau pihaknya sengaja menggeser lokasi aksi di Gedung DPR dengan harapan para wakil rakyat tetap menjalankan amanat konstitusi dengan tidak memperpanjang masa jabatan presiden.
Aksi dimulai pukul 10:00 WIB.
"Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kita akan mengawal dari UU dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada," katanya.
Seperti diketahui, orang pertama yang melontar wacana memperpanjang jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode adalah pengamat politik yang juga direktur eksekutif Indo Barometer, M Qodari, pada 2021 lalu. Dia bahkan telah membetuk relawan dan mendirikan sekretariat di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Wacana memperpanjang jabatan Jokowi itu diwacanakan Qodari dengan mengusulkan duet Jokowi-Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Namun, meski Qodari sesumbar bahwa wacana itu akan didukung rakyat, wacana itu kemudian seperti hilang ditelan Bumi.
Kemudian, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadia melontarkan gagasan untuk menunda Pemilu 2024 selama 2-3 tahun, sehingga dengan demikian jabatan Presiden Jokowi juga diperpanjang sesuai masa penundaan tersebut.
Wacana ini juga disuarakan tiga pimpinan Parpol, di antaranya Ketum Golkar Airlanggar Hartarto, dan publik pun langsung "ngeh" bahwa wacana itu bukan sekedar wacana. Terlebih setelah sebuah media mengunkap kalau sumber wacana itu berasal dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang oleh publik diberi beberapa julukan, seperti The Real President, Perdana Menteri Indonesia, Menteri Segala Urusan dan Lord Luhut.
Publik kian memberi perhatian setelah Luhut melakukan blunder fatal saat diwawancarai Deddy Corbuzier. Dalam wawancara itu Luhut mengklaim big data berisi percakapan 110 juta percakapan netizen tentang wacana penundaan Pemilu, dan menurut pria asal Sumut itu, mayoritas dari 110 juta netizen itu mendukung wacana itu.
Klaim Luhut menjadi blunder karena menurut CEO Drone Emprit, Ismail Fahmi, hanya ada 10.000 netizen yang membahas soal penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden. Itu pun sebagian besar menolak. Ismail pun mempertanyakan keabsahan sumber data Luhut, dan publik lalu meminta Luhut membuka datanya itu jika klaimnya benar, tetapi Luhut menolak.
Banyak kalangan, termasuk mahasiswa, menilai kalau duet Jokowi-Luhut telah membahayakan negara, karena konstitusi yang hanya memperkenankan seorang presiden hanya bisa menjabat dua periode pun akan dilanggar, bahkan isu yang kencang berhembus menyebutkan kalau konstitusi (UUD 1945) akan diamandemen melalui DPR.
Jika amandemen terjadi, maka akan menjadi amandemen kelima bagi UUD 1945, karena sebelumnya konstitusi NKRI itu telah diamandemen sebanyak 3mpat kali.
Editor : Rohman
Artikel Terkait
