DEPOK, iNews Depok.id - Akibat berobat gratis program Universal Health Coverage (UHC) dihapus, nyawa warga Depok berpenyakit kronis dipertaruhkan.
Demikian pandangan anggota DPRD Depok dari Fraksi Golkar, Fanny Fatwati Putri.
"Paling menderita mereka yang melakukan kontrol rutin seperti yang sedang menjalani cuci darah,” kata Fanny Fatwati Putri, Kamis (5/2/2026).
Pemkot Depok mulai 1Januari 2026 menghentikan Universal Health Coverage (UHC). Sistem UHC memungkinkan warga Depok cukup menunjukkan KTP untuk berobat gratis.
Dengan UHC dihapus, warga Depok tak bisa lagi berobat gratis. Sebelumnya, Kota Depok sempat meraih penghargaan UHC karena berhasil mencapai 103,13% kepesertaan pada 2024, warga dapat langsung dilayani di RS cukup dengan menunjukkan KTP.
“Saya sangat menyayangkan penghapusan program UHC oleh Pemerintah Kota Depok," cetus Fanny.
Anggota DPRD Depok termuda dari Partai Golkar ini mengakui ada pemangkasan anggaran terkait efisiensi. Namun hal tersebut semestinya tak berlaku untuk kesehatan karena nyawa jadi taruhan.
"Semua daerah mengalami efisiensi. Tapi daerah seperti Bogor dan Bandung tetap mempertahankan UHC," kata Fanny.
Fanny mengaku tak asal bicara. “Saat reses banyak sekali warga yang mengeluhkan dihapusnya program UHC," ungkapnya.
Fanny menegaskan masyarakat rentan menjadi kelompok yang sangat dirugikan.
"Ketika sakit mereka tidak lagi bisa mendapatkan layanan gratis,” ujar Fanny.
Fanny menyebut kebutuhan untuk UHC mencapai Rp184 miliar. Sedangkan dana yang tersedia Rp 103 milyar.
"Tinggal dicarikan anggaran tambahan, UHC bisa jalan kembali. Persoalannya Pemkot Depok mau atau tidak," tegas Fanny.
Sebagai wakil rakyat Fanny menyatakan akan membela warga Depok untuk memperoleh akses kesehatan.
"Kami di Komisi D akan berjuang agar program UHC bisa diaktifkan kembali," tekad Fanny.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
