Jokowi Diminta Tindak Tegas dan Hukum APDESI Palsu!

DEPOK, iNewsDepok.id - Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan meminta Presiden Jokowi menindak tegas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang dianggapnya palsu.

"Nah kan, sepertinya terbukti yang teriak Jokowi 3 periode nampaknya punya maksud jahat, mau menjerumuskan. Ternyata Apdesi yang dukung kudeta konstitusi 3 periode adalah organisasi yang tidak sah? Pak Jokowi harus tindak tegas dan hukum Apdesi palsu!" kata Anthony melalui akun Twitternya, @AnthonyBudiawan, seperti dikutip Jumat (31/3/2022).

Ia tidak menjelaskan APDESI yang mana yang dianggap palsu tersebut, tapi jika dikaji dari rentetan kejadian yang diawali dari penyelenggaraan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Desa 2022 di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/3/2022) oleh APDESI pimpinan Surtawijaya, dan kemudian disusul adanya pernyataan dari APDESI pimpinan Arifin Abdul Majid yang meminta agar nama organisasinya tidak dicatut untuk kepentingan mendukung Jokowi untuk menjabat sebagai presiden tiga periode, patut diduga kalau APDESI palsu yang dimaksud Anthony adalah APDESI pimpinan Surtawijaya.

Apalagi karena selain APDESI Surtawijaya lah yang mendukung Jokowi untuk menjadi presiden tiga periode, juga karena APDESI yang memiliki izin resmi dari Kemenkumham adalah APDESI pimpinan Arifin Abdul Majid.

Anthony berharap Jokowi tidak terkecoh oleh maksud jahat tersebut, karena sebelumnya, Rabu (30/3/2022), sehari setelah Silatnas Desa 2022 oleh APDESI yang dipimpin Surtawijaya, melalui keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan kalau teriakan dukungan kepada dirinya untuk menjabat presiden 3 periode sebagai keinginan masyarakat.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu, kan sudah sering saya dengar, tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi," kata Jokowi Rabu (30/3/2022).

Menurut Anthony, dengan adanya fakta APDESI palsu, orang-orang yang berteriak menginginkan Jokowi menjadi presiden 3 periode, bisa saja massa bayaran, karena rakyat yang waras takkan melanggar UUD 1945.

"Semoga Pak Jokowi tidak terkecoh maksud jahat. Teriakan 3 periode belum tentu kemauan rakyat. Bisa saja bayaran. Karena, rakyat waras untuk apa teriak melanggar UUD? Sama seperti teriakan "Jokowi mundur", memang juga keinginan rakyat? Belum tentu 'kan?" kata Anthony.

Editor : Rohman