DEPOK. Inews Depok.id - Pemerintah Kota Depok terus menekan angka hunian tidak layak di Kota Depok. Maka itu, setiap tahunnya Pemerintah Kota Depok menggelontorkan anggaran untuk pelaksanaan progam bantuan sosial (bansos) rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan, tahun ini penerima bansos RTLH di Kota Depok sudah berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jumlahnya 1.525 unit (se-Kota Depok tahun 2024), penerima ini sudah berkurang dibanding tahun sebelumnya mencapai 3000-an,” kata Mohammad Kiai Idris.
Apabila mengacu pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan, diharapkan RTLH sudah tidak ada di Kota Depok.
“Karena untuk realisasi SDGs sesuai arahan Pemerintah Pusat 2030 semua sudah tuntas, kemiskinan diharapkan bisa sampai 1 persen, sekarang kita msh 2 koma sekian persen,” ujarnya.
“Mudah-mudahan 2030 sudah tidak ada lagi, paling tidak sesuai target SDGs. Pengangguran terbuka diharapkan sampai 3 persen, kalo 0 persen agak susah,” tegasnya.
Idris mengatakan, dilihat dari sisi pembangunan RTLH sebagai sebuah upaya penyelesaian persoalan sanitasi, khususnya septictank.
“Ini diusahakan juga diperhatikan harus sesuai SNI, paling tidak yang tidak rembes, kuat minimal 10 tahun," katanya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan mengurangi wilayah kumuh, maka diupayakan di tahun 2030 sudah habis atau tidak ada lagi.
“Tahun depan bisa upayakan dua wilayah kumuh sudah selesai, di Kampung Limo, pembangunan RTLH juga mengurangi kondisi kampung kumuh,” ujarnya.
Selanjutnya dari sisi kesejahteraan, pembangunan rumah layak huni ini juga merupakan upaya mewujudkan meningkatkan kesejahteraan.
“Kalau RTLH semakin banyak nanti anak kita tidak mendapatkan asupan lingkungan rumah yang layak, kalau kondisi enggak layak semangat belajarnya juga kurang,” imbuhnya.
Sedangkan dari sisi kesehatan, lanjutnya, juga merupakan unsur penilaian kesejahteraan.
“Kalau rumahnya sudah direhab seharusnya tingkat stunting wilayah kita berkurang,” jelas Kiai Idris.
“Saya klarifikasi catatan pusat bertambah sekitar 2 persen anak stunting, seharusnya sudah 12 persen sekian di bawah nasional dan provinsi, tetapi kemarin meningkat jadi 14,” tuturnya.
Kiai Idris mengungkapkan, migrasi tambahan penduduk yang datang ke Depok dapat membawa anak dan melahirkan anak yang stunting.
“Jadi stunting baru, kejadian sedang dicek ulang Bappeda dan Dinkes," tutup Kiai Idris.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
