JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan memberikan sanksi kepada produsen atau perusahaan minyak goreng yang menjual produknya di atas Rp 14.000 per liter.
Produsen yang tidak mematuhi ketentuan, maka akan dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bagi semua pihak yang melakukan kecurangan atau penyelewengan minyak goreng murah akan dibawa ke meja hijau.
"Kami ingatkan kepada siapapun yang melakukan kecurangan atau melakukan apapun tindakan melawan hukum Pemerintah RI akan melanjutkan ke proses hukum," kata Lutfi saat jumpa pers virtual, Selasa (18/1/2022).
Sebagai awal pelaksanaan, penyediaan minyak goreng satu harga akan dilakukan melalui ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).
Sementara itu, pasar tradisional diberikan waktu satu minggu untuk melakukan penyesuaian.
BACA JUGA:
UU IKN Disahkan, DPR dan Pemerintah Akan Buat UU Untuk Tetapkan Status Jakarta
"Melalui kebijakan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau dan di sisi lain produsen tidak dirugikan karena selisih harga akan diganti oleh Pemerintah," kata Lutfi.
Editor : Ikawati
Artikel Terkait
