JSC: Pj Gubernur DKI Harus Bebas dari Kepentingan Politik Kelompok Tertentu

JAKARTA, iNewsDepok.id - Jakarta Strategic Centre (JSC) berharap pejabat (Pj) gubernur DKI Jakarta yang akan dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dapat memenuhi kriteria yang diinginkan.

Salah satunya adalah bebas dari kepentingan politik kelompok maupun golongan tertentu.

Baca Juga

JSC Akan Gugat Mendagri Jika Pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta Tidak Ikuti Putusan MK

"Menyikapi perkembangan dan perubahan sosio-politik di tingkat domestik terkait dengan akan berakhirnya masa jabatan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Oktober 2022, dan akan diangkatnya seorang Pj untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur DKI hingga Pilkada 2024 diselenggarakan, JSC mengambil sikap dan langkah strategis untuk melakukan pengawalan atas proses transisi tersebut," kata JSC dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Rawasari, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2022).

Berikut sikap organisasi yang digawangi sejumlah aktivis senior di Jakarta itu, yakni Ghea Hermansyah, Jim Lomen Sihombing, Endriansah, Adjie Rimbawan, Wandi Pujayadi, Faisal, Dedi Satria dan Andri:

1. Pj gubernur yang dipilih dan diangkat sesuai keinginan masyarakat Jakarta;

2. Pj gubernur yang dipilih dan diangkat meneruskan program gubernur definitif yang digantikannya yang belum terselesaikan;

3. Pj gubernur yang dipilih dan diangkat bebas dari kepentingan politik kelompok maupun golongan tertentu;

4. Clear and clean, dalam arti tidak memiliki jejak buruk, termasuk yang berpotensi pidana.

"Jika Pj yang diangkat tidak meneruskan program gubernur yang digantikannya, dikhawatirkan program yang belum tuntas dikerjakan bukan saja akan mangkrak, tapi juga akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Karenanya, JSC akan memonitor dan mengevaluasi program-program apa saja yang belum dikerjakan dan yang belum tuntas dikerjakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, untuk memastikan sejauh mana program-program itu masih perlu dan masih menguntungkan masyarakat jika tetap dilaksanakan oleh Pj gubernur," kata Jim.

Terkait Pj gubernur yang harus bebas dari kepentingan politik kelompok maupun golongan tertentu, jelas Jim, hal itu sangat penting karena jika Pj merupakan representasi dari kelompok politik atau golongan tertentu, apalagi merupakan "perwakilan kepentingan" oligarki, maka akan dapat ditebak bahwa kebijakannya akan sangat tidak mewakili kepentingan warga Jakarta.

Ghea Hermansyah bahkan mengingatkan bahwa selama Pj gubernur DKI Jakarta bertugas hingga Pilkada Jakarta digelar pada tahun 2024, ada hal urgen yang perlu dikawal, yaitu konsep Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara (IKN), karena IKN dipindah ke Kalimantan Timur.

"Nah, konsen JSC juga termasuk itu, mengawal konsep Jakarta setelah tidak menjadi IKN. Meskipun pemerintah telah mengatakan bahwa Jakarta akan tetap menjadi daerah khusus, yakni khusus untuk bisnis," katanya.

Untuk diketahui, saat ini ada tiga nama yang disebut-sebut akan dilantik Mendagri menjadi Pj gubernur DKI Jakarta setelah masa jabatan Anies Baswedan selesai pada Oktober 2022, yakni Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) yang juga mantan walikota Jakarta Utara dan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono; Sekda DKI Jakarta Marullah Mataali; dan Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang juga mantan komisioner KPU Juri Ardiantoro.

Dari ketiga nama itu, nama Heru disebut-sebut merupakan calon Pj gubernur DKI terkuat yang akan dilantik.

Heru juga pernah digadang-gadang bakal menjadi pendamping Ahok pada gelaran Pilkada Jakarta 2017, sebelum akhirnya koalisi PDIP yang mengusung Ahok, menunjuk Djarot Syaiful Hidayat sebagai pendamping pria bernama asli Basuki Tjahaja Purnama itu.

Pasangan ini bertarung melawan pasangan AHY-Sylviana Murni dan Anies-Sandi. Pesta demokrasi itu dimenangkan Anies-Sandi.

Editor : Rohman