3 Terdakwa Kasus Korupsi APD Covid-19 Didakwa Rugikan Negara Rp319 M, Ini Kata Kuasa Hukum!

JAKARTA, iNews Depok.id - Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) didakwa merugikan negara Rp319 miliar. Dakwaan dibacakan dalam persidangan yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah eks Kepala Pusat Krisis Kesehatan pada Kemenkes, Budi Sylvana; Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (PT EKI), Satrio Wibowo; dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PT PPM), Ahmad Taufik.

Baca Juga

Polda Metro Harus Hentikan Kasus Firli, Ini Kata Kuasa Hukum

"Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp319.691.374.183,06," kata Jaksa di ruang sidang, seperti dikutip ​​​​​​MNC Portal Indonesia, Selasa (4/2/2025).

Menanggapi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa Satrio Wibowo yang terdiri dari Artha Wicaksana, S.H., Panjie Lundu Pakpahan, S.H., Johny Bakar, S.H., Vidi Yunesha, S.H., dan Andreas Wibisono, S.H., tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi akan tetapi meminta kepada majelis hakim untuk langsung memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi pada sidang selanjutnya.

Dihubungi secara terpisah salah satu anggota Tim Penasihat Hukum Satrio Wibowo yakni Andreas Wibisono, S.H., mengatakan bahwa lebih dari dua juta set APD diambil secara sepihak dari gudang penyimpanan di Kawasan Berikat Bogor dan didistribusikan ke masing-masing rumah sakit oleh BNPB, TNI dan Kemenkes. Padahal menurut Andreas, saat itu kesepakatan harga antara penyedia dengan PPK belum tercapai.

Baca Juga

Komisi XIII DPR Nilai Wacana Denda Damai Koruptor Bikin Masyarakat Bingung

“Kesepakatan harga jual beli APD belum tercapai tetapi lebih dari dua juta APD sudah diambil secara sepihak dan APD tersebut juga sudah digunakan, tapi kenapa sekarang yang dipermasalahkan itu persoalan administratif formil seperti surat pesanan dan bukti pendukung kewajaran harga? Kalau harga belum deal ya barang jangan diambil dan digunakan dulu dong," ujar Andreas Wibisono kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Editor : M Mahfud