Ernest Tak Ingin Jokowi Jadi Presiden 3 Periode

DEPOK, iNews.id - Aktor, sutradara sekaligus produser film, Ernest Prakasa, blak-blakan mengatakan tidak mendukung Jokowi untuk menjadi presiden tiga periode karena melanggar konstitusi.

"Saya dukung Jokowi di 2014. Saya dukung lagi di 2019. Tapi untuk 3 periode, maaf nggak dulu," kata Ernest melalui akun Twitter-nya, @ernestprakasa, seperti dikutip Jumat (4/3/2022).

Baca Juga

BPK Sampaikan Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Selama Satu Dekade Terakhir

"Betul, konstitusi bukan kitab suci, tapi menurut saya mengubahnya demi mengakomodir satu figur bukan sebuah preseden yang baik untuk masa depan," dalihnya.

Isu Jokowi tiga periode memang sedang hangat dibicarakan publik, setelah lantang disuarakan Direktur Eksekutif Indobarometer yang juga merupakan penasihat Komunitas Jok-Pro 2024, Muhammad Qodari.

Relawan Jokowi-Prabowo bahkan telah membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) yang dideklarasi di Jakarta pada 15 Januari 2022 lalu.

Baca Juga

Ekonomi Global Bergejolak, Jokowi Optimis Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, pada 10 Februari 2022 lalu mengatakan,  isu pengusungan Jokowi-Prabowo ini merupakan isu yang tidak mungkin direalisasikan, karena selain jadwal Pemilu telah ditetapkan, yakni pada 14 Februari 2024, juga karena pasal 7 UU 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. 

Kemudian, belakangan ini, muncul isu baru yang dilontarkan seorang menteri dan tiga pimpinan Parpol, yang mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur 2-3 tahun yang konsekuensinya adalah masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan diperpanjang selama 2-3 tahun.

Menteri dan tiga pimpinan Parpol tersebut adalah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum  PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Baca Juga

Presiden Sebut IKN Nusantara Pusat Ekonomi Baru

Berdasarkan laporan yang dirilis sebuah media nasional, terungkap kalau usulan itu diduga berasal dari Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan telah disetujui Jokowi. Meskipun saat dikonfirmasi, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, membantahnya.

Editor : Rohman