Perekat Nusantara dan TPDI: Ulah Anwar Usman, Presiden dan MK Tuai Krisis Kepercayaan Publik

JAKARTA, iNewsDepok.id - Advokat-advokat dari Perekat Nusantara dan TPDI menyampaikan secara resmi ‘"Pernyataan Keprihatinan” kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan Presiden Jokowi menghadapi krisis kepercayaan publik yang semakin meluas akibat faktor nepotisme yang melekat dalam diri Ketua MK Anwar Usman, pada Senin (6/11/2023) pukul 13.00 WIB di Jakarta.

“Pernyataan keprihatinan Perekat Nusantara dan TPDI, ini disampaikan kepada MKMK dengan harapan agar dengan putusan MKMK dapat menyelamatkan MK dan Presiden dari pemakzulan dan tuntutan mundur dari MK atau di PDTH,” ujar Petrus Selestinus, Koordinator Perekat Nusantara dan TPDI, pada Senin (6/11/2023).

Baca Juga

Kumhankam PB HMI Minta MKMK Kembalikan Posisi Anwar Usman, Nama Baik Harus Segera Dipulihkan 

Menurut Petrus, pernyataan keprihatinan para advokat Perekat Nusantara dan TPDI kepada MKMK dimaksudkan agar MKMK bertindak cepat dan maksimal. Terutama putusannya dalam soal dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstotusi terhadap 9 Hakim Konstitusi yang akan dibacakan besok, benar-benar mencerminkan putusan yang obyektif tanpa ada intervensi dari kekuasaan manapun.

“Meskipun posisi MK dalam keterpurukan akibat hubungan keluarga Ketua MK Anwar Usman dengan Presiden Jokowi yang melekat dengan tugas Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi, tidak terhindarkan terutama dalam mengadili perkara Uji Materiil UU terhadap UUD 1945, tidak terkecuali perkara No.90/ PUU-XXI/2023, yang perkaranya sudah diputus dan putusannya bermasalah hukum yang problematik, akan tetapi publik masih menaruh harapan yang tinggi kepada MKMK agar menyelamatkan posisi kemandirian dan kemerdekaan MK dari hubungan keluarga yang memudahkan intervensi dan melahirkan conflict of interest,” ujar Petrus.

Editor : Kartika Indah Kusumawardhani