Soal Rempang, Jokowi Minta Demi Kepentingan Masyarakat Diselesaikan Secara Baik-baik

JAKARTA, iNewsDepok.id - Tampaknya permasalahan di Pulau Rempang terkait Rempang Eco City akan berakhir dengan happy ending. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengedepankan penyelesaian masalah Rempang dilakukan dengan baik, termasuk mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar.

Presiden Jokowi mengungkapkan hal tersebut dalam rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, pada Senin (25/9/2023).

Baca Juga

Hoaks dan Isu SARA Rempang Bertebaran di Medsos, Ini Saran Ahli untuk Menyelesaikannya

Menanggapi sikap Presiden Jokowi tersebut, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa permasalahan Rempang dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, Indonesia akan mengalami kerugian yang cukup besar.

"Ya, yang pertama tentu kerugiannya, kerugian dari investasi yang batal ditanamkan jika tidak jadi kan, tergantung besarnya berapa. Kerugian kedua, yakni kalau itu tidak jadi artinya perencanaan produksi dan segala macam juga hilang, opportunity cost-nya besar," kata Agus di Jakarta, pada Senin (25/9/2023).

Selain itu, kata Agus, apa yang terjadi di Rempang dapat menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata investor luar negeri.

Baca Juga

Adakah Unsur Pelanggaran HAM Berat dalam Konflik Pulau Rempang? Berikut Penjelasan Berdasarkan UU

"Kalau investasi batal, ya sangat bisa menjadi preseden buruk. Makanya kalau menawarkan dan membuka investasi kita itu harus siap. Termasuk ada nggak studi soal antropologinya, kemudian identifikasi kemungkinan konflik, selain itu bisa juga diperkirakan antisipasi, sehingga nanti juga mitigasi terukur agar proses investasi dapat berjalan lancar dan aman di Rempang," katanya.

Agus juga melihat sejauh ini di setiap program pembangunan infrastruktur atau investasi tidak terlihat studi antropologinya.

"Saya tidak pernah lihat. Padahal itu untuk mengetahui kalau mereka misalnya, harus dipindahkan apa sih dampaknya? terus bagaimana sih cara bicara dengan mereka gitu. Karena kan kita tidak semua masyarakat itu punya surat yang disebut sertifikat dari pemerintah Kementerian Agraria,” ujarnya.

Baca Juga

Ramai Soal Pulau Rempang, Pakar Sebut Bukan Pemukiman Tanah Adat Tapi Kawasan Hutan

Namun untuk mengungkap itu semua bukan hal yang mudah, karena pasti ada pihak lain di belakang masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah di Rempang, mereka pasti punya orang kuat di politik, pemerintah dan aparat penegak hukum.

Editor : Kartika Indah Kusumawardhani