Kuasa Hukum Lainnya, yaitu Yosua Riodoma menambahkan bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Selain terdapat perbedaan tanggal, tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu, adanya penundaan penghitungan suara dan jarak dalam Rekapitulasi Penghitungan.
"Itulah yang menyebabkan tidak sinkronnya penyandingan data antara suara yang menurut versi KPU dengan fakta yang ada di lapangan," kata Yosua.
"Sangatlah wajar apa yang sudah disampaikan oleh ketua Tim Hukum Kami yaitu bang Roberto Sihotang dalam Permohonan yang dibacakan pada agenda persidangan sebelumnya pada tanggal 15 Januari 2025, yaitu KPU dalam mengeluarkan ketetapannya dilakukan secara diam-diam," tambah Yosua.
Tim Kuasa Hukum yang lain, yaitu Gillian Joan Fernando, membeberkan sejumlah rekomendasi yang lain seperti Rekomendasi Nomor: 277/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang dan Penyandingan data Distrik, Surat Nomor : 278/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024 tentang Imbauan Pemberhentian PPD yang terbukti melakukan pelanggaran. Rekomendasi ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, dan masih banyak rekomendasi lainnya yang pada faktanya tidak dijalankan oleh KPU Intan Jaya.
"Kami berpendapat Permohonan Klien Kami yaitu Bapak Apolos Bagau dan Bapak Tetairus Widigipa sudah selayaknyalah dilanjutkan ke Agenda Pembuktian agar perkara ini menjadi terang benderang," kata Gillian Joan Fernando.
Gillian Joan Fernando berharap Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon yaitu agar di Kabupaten Intan Jaya dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU-red) .
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
