“Kejadian bentrokan berdarah ini menjadi catatan hitam dalam penanganan konflik pembangunan di Indonesia. Pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City tidak boleh merugikan masyarakat, termasuk hak-hak warga adat,” ungkap Abdullah.
“Semua pihak harus menjamin keamanan masyarakat Rempang, termasuk akses terhadap layanan kesehatan bagi korban kekerasan dan pendampingan hukum,” tambahnya.
Abdullah juga mengingatkan Pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan. Ia meminta ada peninjauan pembangunan proyek Rempang Eco-City jika tidak berpihak pada rakyat.
“Pembangunan tidak boleh mengabaikan suara rakyat dan aspek budaya lokal. Kami berharap Pemerintah dan masyarakat bisa mencari solusi terbaik tanpa kekerasan,” sebut Abdullah.
Abdullah juga berpesan, penolakan warga terhadap pembangunan harus diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Utamakan pendekatan humanis ke warga, jangan gunakan kekerasan-kekerasan yang justru membuat masalah semakin melebar. Pemerintah harus menjamin keselamatan dan keamanan rakyat,” ujar Abdullah.
"Aparat keamanan dan penegak hukum juga harus melindungi warga, bukan malah menjadi ancaman untuk mereka," pungkasnya.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
