"Ya, itu kebebasan kita. Dulu kan tidak sebebas sekarang. Sekarang kan orang boleh bersuara. Kalau dulu bersuara "turunkan Suharto", bonyok kamu," jawab Luhut.
Luhut mengklaim kalau Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa dia taat konstitusi. Karena konstitusi menetapkan presiden hanya dua periode, Jokowi patuh.
Tetapi, lanjut dia, kalau nanti ada yang ingin jabatan Jokowi diperpanjang, lalu DPR/MPR proses, partai politik proses, lalu MPR memutuskan Pemilu ditunda satu hari, setahun, dua tahun atau tiga tahun, hal itu sah-sah saja.
Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu dilontarkan Menteri BKPM Bahlil Lahadalia dan tiga pimpinan Parpol, yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Sejak wacana itu digulirkan, penolakan pun bermunculan, termasuk dari Gerindra, Demokrat dan PDIP.
Belakangan, sebuah media nasional mengungkap kalau usulan yang dilontarkan Bahlil dan ketiga Ketum Golkar diduga berasal dari Luhut dan telah disetujui Jokowi, tetapi dibantah Jodi Mahardi, juru bicara Luhut, saat yang bersangkutan dikonfirmasi.
Editor : Rohman
Artikel Terkait
