DEPOK, iNews.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Nusantara merupakan wajah peradaban Indonesia di masa depan.
Ia bahkan membantah kalau pembangunan DKI Nusantara ke wilayah di perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) akan membuat negara ambruk.
"Daerah Khusus Ibukota (DKI) Nusantara adalah wajah peradaban masa depan Indonesia di masa datang. Yang ngeramal pemerintahan ambruk semoga kamu tetap sehat dan jangan stres bro. Krn PakDE tetap hormat denganmu apa lagi opung sangat sayang padamu," kata Ngabalin, Minggu (30/1/2022) melalui akun Twitter-nya, @AliNgabalinNew.
Seperti diketahui, pembangunan DKI Nusantara menuai kritik pedas karena di saat pemerintah kekurangan uang, sehingga untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain berutang dari sana-sini sehingga utang Indonesia per November 2021 telah mencapai Rp 6.713,24 triliun atau setara 39,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB), juga perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari hantaman pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih berlangsung.
Selain itu, penyusunan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) dinilai tidak transparan karena tidak melibatkan publik, dan pengesehannya oleh DPR pada 7 Desember 2021 sangat cepat, karena hanya dibahas selama sebulan, sehingga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut proses pembahasan RUU IKN oleh DPR itu menjadi rekor tercepat dalam sejarah pembuatan RUU hingga disahkan menjadi UU.
Padahal, pembangunan DKI Nusantara akan berdampak luas terhadap lingkungan di lokasi yang bakal dijadikan DKI Nusantara, karena IKN baru itu menggunakan area seluas 256.100 hektare yang sebagian besar merupakan hutan.
Selain itu, pembangunan DKI Nusantara juga dikritik karena dari biaya sekitar Rp466 triliun hingga Rp486 triliun, sebanyak 53,5% di antaranya dibebankan pada APBN.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pembebanan pada APBN hingga lebih dari 50% itu berpotensi peningkatan utang Imdonesia karena beberapa sebab:
1. Ruang fiskal pemerintah yang sangat sempit karena defisit anggaran hanya diperbolehkan di bawah 3%. Belum lagi karena anggaran negara dibagi ke beberapa pos kebutuhan masyarakat di tengah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, seperti pemberian insentif bagi pelaku usaha hingga menghadirkan jaminan sosial kepada masyarakat yang terdampak.
2. Skema KPBU yang ditargetkan pemerintah bisa memenuhi 40 hingga 50% kebutuhan pendanaan IKN ia nilai tidak relevan dan sulit tercapai, karena beberapa negara biasanya menggunakan skema tersebut dengan porsi yang tidak lebih dari seperempat dari total dana yang dibutuhkan.
"Yang jadi masalah adalah rata-rata internasional, KPBU itu maksimal 22%. Untuk kasus Indonesia maksimal 7% dari proyek infrastruktur. Kok ini mau menargetkan 46% dari KPBU," kata Bhima, Rabu (26/1/2022), kepada media nasional.
Ia tidak yakin sektor swasta tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru, karena proyek DKI Nusantara akan didominasi oleh pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang tidak memiliki nilai komersial tinggi bagi investor.
Sementara terkait sumber pendanaan dari utang, Bhima menilai pemerintah akan kesulitan mencari sumber utang, baik dari lembaga multilateral maupun kerja sama bilateral.
"Akan susah ya, karena banyak lembaga keuangan itu selektif, seperti Bank Dunia. Mereka akan mempertanyakan soal pengurangan kemiskinan, ini susah dijawab untuk pembangunan ibu kota negara. Kalau secara bilateral, apabila pinjaman yang diberikan tidak komersial dan risiko politiknya tinggi, maka bunga pinjamannya bisa lebih mahal," jelas dia.
Bhima mengaku khawatir bila pembangunan ibu kota baru menggunakan dana utang, stabilitas perekonomian nasional bisa terganggu. Tak hanya itu, ia juga khawatir bila kebijakan itu ditempuh, Indonesia bisa masuk ke dalam debt trap atau jebakan utang.
Debt trap sendiri merupakan istilah di mana sebuah negara terjebak dengan utang yang membesar, namun tidak memiliki kemampuan bayar.
"Kalau sudah terjebak, akan ada negosiasi dengan kreditur. Kalau mereka tidak mau, kreditur bisa dapat penjualan aset negara. Risiko itu sudah terjadi di banyak negara," jelasnya.
Ia menjelaskan, banyak negara yang mengalami debt trap karena utang dari China, seperti Sri Lanka hingga Nigeria, dan ia menduga untuk membangun DKI Nusantara, pemerintah akan berutang ke China.
"Bisa jadi (berutang ke China) ya, karena stand by buyer atau pembeli yang siap membeli utang pemerintah kita tentu adalah China. Karena mereka punya kepentingan geopolitik di Laut China Selatan," jelasnya.
Moral pemerintahan Jokowi akan ambruk
Prediksi bahwa pemerintah akan ambruk secara moral, di sampaikan ekonom senior Faisal Basri.
Ia bahkan mengatakan, ambruknya moral pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terjadi sebelum 2024 akibat adanya konflik kepentingan di dalam tubuhnya, dan saat ini, kata dia, situasinya sudah berada di momen yang kritis karena tiap elemen di pemerintah tidak akan langgeng bila merasa tidak mendapatkan 'kue' yang sama besar.
"Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment, di mana para oligark ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya. Nah, kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata. Teman-teman KPK tahulah ya yang biasanya nggak dapat, melapor," katanya dalam webinar, Sabtu (29/1/2022)
Faisal mengatakan, saat ini fase buka-bukaan tersebut sedang terjadi, dan dia memperkirakan pemerintahan akan ambruk sebelum 2024, sebelum pemerintahan periode kedua Jokowi selesai pada tahun itu.
"Saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya makin besar," kata dia.
Ketika hal itu terjadi, Faisal, memastikan bahwa masyarakat akan mengetahui skandal yang ada di pemerintahan, dan dia mendorong masyarakat agar cepat menyadarinya.
Editor : Rohman
Artikel Terkait
