Sabet Penghargaan Dari Bulog, Prestasi Kapolda Banten Berantas Mafia Beras

Tama
Kapolda Banten, Irjen Pol Rudy Heriyanto bersama Dirut Perum Bulog Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, saat rilis ungkap kasus mafi beras beberapa waktu lalu. Foto: Humas Polda Banten

JAKARTA, iNewsDepok.id – Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH, MH menerima penghargaan dari Dirut Perum Bulog Komjen Pol. (Purn) Budi Waseso atas prestasinya mengungkap kasus mafia beras dalam penyaluran beras Stabilisasi Patokan Harga Pangan (SPHP).

Irjen Pol Rudy Heriyanto menerima penghargaan itu di Ruang Rapat Besar Lantai 2 Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Dalam acara penyerahan penghargaan itu, Kapolda Banten didampingi Dirreskrimsus, Dirreskrimum, dan Dirresnarkoba Polda Banten.

Dalam kesempatan itu, Budi Waseso (Buwas) mengungkapkan, ada pihak yang mencoba bermain dengan stok beras.

Salah satu modus para mafia beras dengan membeli beras murah dari Bulog, kemudian menjualnya dengan harga mahal. Ironisnya, peruntukan beras ini untuk masyarakat yang membutuhkan.

Buwas menjelaskan beras yang disalurkan oleh Bulog adalah beras premium. Beras yang disalurkan bentuk curah untuk mempercepat pendistribusian beras kepada masyarakat.

Namun, Buwas menambahkan, mafia beras menjual beras Bulog itu ke pedagang untuk mendapatkan keuntungan.

"Yang lalu itu, mereka itu membeli dari Bulog itu Rp8.300 (dengan biaya angkut gudang), mereka jual langsung Rp12.000 sampai Rp13.000 dengan diganti karungnya dan dampaknya jelas banyak negatifnya," kata Buwas di kantor Bulog, Rabu (18/10/2023).

Praktik ini lazim terjadi di berbagai daerah, tetapi terungkap salah satunya di Banten. Buwas pun memberi penghargaan kepada Polda Banten karena berhasil mengungkap kasus ini.

"Ini terjadi bukan hanya di Banten, tapi begitu terungkap di Banten, maka di wilayah lain mulai mereda. Bukan berarti tidak mungkin timbul kembali, karena sekarang ini beras sedang mahal," katanya.

Saat ini Bulog sedang melakukan operasi pangan melalui Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan dari pemerintah kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Beras premium sampai ada 17-18 ribu, bahkan satu daerah sampai 21 ribu. Nah, ini kalau tidak disikapi dengan operasi pasar yang dari sudut komersial, ini pasti akan terus (naik)," kata Buwas.

Editor : M Mahfud

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network