"Ini sangat jauh dari cita-cita besar atau dari kepribadian bangsa. Masyarakat kita abai terhadap keberadaban serta jauh meninggalkan budi pekerti luhur. Hal ini disebabkan oleh pejabat-pejabat partai politik yang mempertontonkan caci maki karena beda koalisi dalam pesta demokrasi," ujarnya.
Dampak yang terjadi saat ini secara ekonomi banyaknya investor-investor luar negeri takut berinvestasi di Indonesia karena tidak ada kepastian keamanan dalam negeri diakibatkan oleh pemilu pilpres maupun pilkada serta terancam pembangunan proyek-proyek strategis nasional (PSN).
"Contoh mangkraknya proyek nasional di satu dekade awal yaitu Hambalang dan banyak lagi yang mangkrak di era presiden sebelumnya. Hari ini presiden yang menjabat akan berakhir di pemilu 2024 ini juga akan meninggalkan pekerjaan yang akan terancam mangkrak," kata Yusuf.
Menurutnya, banyak anggaran negara yang digunakan untuk pemilu yang berpotensi menjadi celah korupsi, karena biaya politik yang sangat besar.
"Hal ini sangat merugikan seluruh masyarakat karena saya menilai tidak tepat dalam penggunaan anggaran. Perilaku-perilaku fasis dan rasisme mengancam kebhinekaan kita. Ini yang mendorong saya untuk meminta MK mengkaji lagi perubahan pasal 6 tahun 2002 baik secara filosofi, nilai dasar, nilai instrumental dan nilai friksi berkesesuaian dengan sila ke-4 Pancasila sebagai dasar negara," katanya.
Dalam hal ini, kata Yusuf, Pancasila bukan hanya dasar negara tapi sumber segala asa hukum yang berlaku di Indonesia.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
