KPK Bakal Revisi Aturan LHKPN Terkait Kasus Harta Tak Wajar Pegawai Kemenkeu

Tama
Masyarakat meminta KPK menyelidiki aliran dana tak wajar pejabat Kemenkeu. Foto: iNews Depok/Tama

JAKARTA, iNewsDepok.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan merevisi aturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Langkah itu dilakukan setelah adanya kasus-kasus pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki harta tak wajar.

"Pasti, pasti. Tahun ini kita mau revisi," kata Deputi Penindakan KPK, Pahala Nainggolan saat ditemui di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).

Pahala menginginkan, aturan itu dapat mewajibkan para ASN yang memiliki pangkat lebih rendah untuk lapor LHKPN.

"Kita ingin ternyata di level tertentu misalnya kan penyelenggara negara (wajib lapor) biasanya eselon 1, eselon 2 gitu ya. Kita ingin lebih bawah lagi," kata Pahala.

"Lihat RAT (Rafael Alun Trisambodo) dia itu beli (aset) sebelum lapor sebagai wajib lapor LHKPN. Sebelum 2011 dia beli aset, dia nggak mesti lapor karena jabatannya belum sampai. Nah, kita ingin merevisinya, kita ingin lebih bawah lagi, jangan eselon 1, eselon 2, tetapi yang lebih bawah lagi," ujar Pahala.

Editor : M Mahfud

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network