Jurus Pemerintah Kuatkan PNBP di Tengah Tekanan Harga Komoditas dan Nilai Tukar

JAKARTA, iNews Depok.id – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki peluang besar untuk terus menguat dan menopang ketahanan fiskal nasional meskipun perekonomian global dibayangi gejolak harga komoditas serta pergerakan nilai tukar rupiah. 

Pemerintah bersama kalangan akademisi dan ekonom menyiapkan strategi optimalisasi tata kelola serta diversifikasi sumber pendapatan nonkomoditas guna mengamankan target penerimaan tahun depan.

Baca Juga

Tinggal 6 Bulan Lagi, Anak Berkewarganegaraan Ganda Masih Bisa Menjadi WNI

Peluang menguatnya penerimaan negara dari PNBP mengemuka dalam diskusi strategis Executive Forum bertajuk "Mengawal The Rising Star APBN: Tren, Tantangan, dan Masa Depan PNBP Kita" dengan subtema "Bagaimana PNBP Menopang Kas dan Kemandirian Negara" di Jakarta, Jumat (13/11/2026) 

Forum ini menghadirkan Staf Ahli Bidang PNBP Kementerian Keuangan Mochamad Agus Rofiudin, Pengajar Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono, serta Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede.

Mochamad Agus Rofiudin menyebut kinerja positif PNBP sepanjang tahun berjalan menjadi modal kuat di tengah ketidakpastian global. Ia mengungkapkan hingga September 2026, realisasi PNBP tercatat menembus angka Rp492,3 triliun. 

Baca Juga

Kasus Korupsi Tambang Antam, PT KKP Sebut Hanya 11 Rekening Koran Yang Disita Kejaksaan

Capaian solid ini, lanjut Rofiudin, mempertebal optimisme pemerintah dalam mengejar target PNBP pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 yang dipatok sebesar Rp522,48 triliun.

Guna menjaga momentum penguatan tersebut, pemerintah tidak lagi bertumpu pada satu sektor semata. Saat ini, struktur PNBP ditopang oleh empat pilar utama, yakni pengelolaan sumber daya alam (SDA), kekayaan negara yang dipisahkan (KND) atau dividen BUMN, layanan kementerian dan lembaga (K/L), serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Ketergantungan pada sektor SDA memang masih menyimpan risiko kerentanan akibat fluktuasi harga komoditas dunia, volatilitas kurs, dan dinamika volume produksi. Namun, pemerintah menambal celah risiko tersebut melalui peningkatan efisiensi layanan publik, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih ketat.

Baca Juga

Penerimaan Negara Bukan Pajak akan Naik Signifikan jika Pasal 33 UUD 1945 Naskah Asli Diterapkan 

Staf Ahli Bidang PNBP tersebut menegaskan bahwa pembenahan tata kelola menjadi kunci utama dalam memaksimalkan potensi penerimaan di setiap lini.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan setiap potensi penerimaan dapat dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel. Dengan tata kelola yang semakin baik, PNBP diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih berkelanjutan bagi keuangan negara,” ujar Agus.

Senada dengan langkah pemerintah, Pengajar Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono menilai bahwa peluang penguatan PNBP akan terealisasi secara maksimal apabila sistem pemungutan bertransformasi menuju ekosistem digital yang terintegrasi.

“Diperlukan sistem pengelolaan yang semakin terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan, memperkuat pengawasan, serta memastikan potensi penerimaan negara dapat teridentifikasi dan dimanfaatkan secara optimal,” jelas Prianto.

Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang perluasan basis penerimaan di luar sektor komoditas merupakan keharusan untuk meredam guncangan ekonomi makro.

Ketergantungan terhadap penerimaan berbasis komoditas membuat PNBP cukup rentan terhadap perubahan harga global, nilai tukar, dan volume produksi. 

"Karena itu, diversifikasi sumber penerimaan menjadi semakin penting. Pemerintah perlu mendorong pengembangan PNBP nonkomoditas, optimalisasi aset negara, dan peningkatan produktivitas layanan publik agar struktur penerimaan negara lebih kuat dan berkelanjutan,” ungkap Josua.

Melalui sinergi kebijakan antara pemerintah, akademisi, dan pelaku ekonomi dalam forum ini, pemetaan risiko serta strategi mitigasi volatilitas komoditas diharapkan mampu menjaga kemandirian fiskal Indonesia. 

Editor: M Mahfud