Miris! Warga Depok Kelompok Ini Kehilangan Jaminan Layanan Kesehatan

Baca Juga

Karyawan Marketing Ngaku Tentara Ribut dengan Warga, Dandim Depok: Bukan Anggota TNI

”Dalam rapat dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Bagian Hukum disebutkan skema BTT tidak boleh digunakan untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan karena dikategorikan sebagai pembiayaan ganda,” terang Adef.

Adef menyebut Pemkot Depok sempat menyatakan akan ada alternatif bagi penunggak BPJS Kesehatan yakni dana CSR perusahaan di Depok.

”Kita kejar, CSR perusanaan apa yang siap untu menanggung tunggakan BPJS. Ternyata itu masih dibahas, jadi belum pasti,” ceplos Adef.

Baca Juga

Sampah di TPS Baktijaya Depok Menggunung Sampai Tumpah Tutupi Jalan Cimandiri Raya

Adef berharap Pemkot Depok segera menemukan solusi untuk warga Kota Depok yang kehilangan jaminan kesehatan.

”Layanan kesehatan itu adalah layanan dasar yang harus dijamin pemerintah untuk warganya. Ini amanat UU,” tegas Adef.

Adef juga berharap Pemkot Depok kembali memberlakukan UHC meski dengan nama yang berbeda misalnya Jaminan Sehat Semesta.

Baca Juga

Dulu Pusat Penyebaran Islam, Pesantren Kobong Depok Kunjungi Keraton Mempawah Kalbar

”Disingkatnya JSS, bukan UHC. Tak ada masalah dengan penamaaan terpenting warga Depok tak kehilangan jaminan layanan kesehatan,” pungkas Adef.

Editor : M Mahfud