Luhut Jadi Becandaan Orang Turki, Begini Katanya

DEPOK, iNewsDepok.id - "Kedigdayaan" nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam dua periode pemerintahan Jokowi (2014-2019 dan 2019-2024) agaknya telah tersiar hingga mancanegara.

Terbukti, seorang warga Turki yang fasih bahasa Indonesia, membuat sebuah pernyataan lucu yang videonya tersebar di media sosial karena di-posting sejumlah netizen, di antaranya pemilik akun @AryusRustam.

Baca Juga

Ogah Beli Barang Bekas, Menko Luhut Ingin Beli 3 Trainset KRL Baru, Ini Alasannya!

Dalam video itu, warga Turki berwajah brewokan dan kepala agak botak itu membandingkan sistem pemerintahan di negaranya dengan di Turki, dan dia heran karena di Indonesia, di atas presiden masih ada sosok yang lain, yakni Pak Luhut.

Begini katanya:

"Di sini, di Turki, wilayah-wilayah semua ada gubernur dan walikota. Saya dengar di Indonesia juga kayak gitu, ada walikota dan gubernur juga, tapi bedanya di sini ada gubernur yang di atasnya gubernur ada walikota, tapi di Indonesia ada walikota di atasnya gubernur di atasnya gubernur ada presiden. Saya dengar dari orang-orang Indonesia, yang kata orang Indonesia, di atas Presiden ada Pak Luhut".

Baca Juga

6 Fakta Polemik Rencana Impor KRL Bekas Jepang, Luhut Sampai Turun Tangan

Celoteh pria itu membuat netizen Indonesia yang menonton videonya, tertawa.

Seperti diketahui, peran Luhut dalam pemerintahan Jokowi memang terkesan aneh dan menimbulkan tanda tanya, karena meski dia Menteri Kemaritiman dan Investasi, dia bisa merambah ke semua sektor, termasuk bidang energi dan politik, seperti menyampaikan bahwa tak hanya Pertamax yang harganya naik, Pertalite dan gas 3 kg juga akan dinaikkan.

Soal rencana kenaikan Pertalite dan gas 3 kg itu disampaikan Luhut ketika meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, Jumat (1/4/2022).

Baca Juga

Mengenai Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Ini Penjelasan Pengamat

Di tengah-tengah wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia dan tiga Ketum Parpol, di antaranya Ketum Golkar Airlangga Hartarto, nama Luhut juga mencuat sebagai orang yang diduga menjadi sumber wacana itu. Bahkan saat diwawancarai Deddy Corbuzier, Luhut mengklaim punya big data berisi percakapan 110 juta netizen yang sebagian besar mendukung penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ketika bebagai pihak meminta Luhut membuka data itu, dia menolak sehingga muncul dugaan kalau Luhut berbohong, karena menurut CEO Drone Emprit, Ismail Fahmi, hanya ada 10.000 netizen yang membicarakan soal penundaan Pemilu. Itu pun sebagian besar menolak.

Karena perbuatannya ini, banyak pihak yang mempertanyakan apa sebenarnya kapasitas Luhut di pemerintahan Jokowi, sehingga dia mengurusi masa jabatan presiden yang akan habis di 2024?

Baca Juga

Tingkatkan Rasa Memiliki, Tiket Masuk Borobudur Naik Jadi Rp 750.000 per Orang

Namun jauh sebelum itu, tepatnya pada 30 Maret 2020, Fadli Zon melalui akun Twitternya, @fadlizon, telah menyebut Luhut sebagai the real president, karena kala itu Luhut membatalkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP), bus antar-jemput antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta, akibat pandemi Covid-19.

Pak Luhut ini bertindak seperti 'the real President' ya?," kata Fadli.

Tingkah Luhut juga menjadi sorotan pada l Februari 2022 lalu, karena di saat Presiden Jokowi berpidato di peresmian Pelabuhan Ajibata, Sumut, dia justru asyik berteleponan dengan ponselnya, seolah tak menghargai sang presiden.

Baca Juga

Waduh! Diperintah Luhut, Jenderal Dudung Pantau Harga Minyak Goreng

Tak hanya itu, Luhut juga terkesan menjadi orang yang paling dipercaya Jokowi, sehingga dalam sejarah Indonesia, mungkin Luhut lah satu-satunya pejabat dengan rangkap jabatan paling banyak. Tak heran kalau dia dijuluki Menteri Segala Urusan.

Pada Oktober 2021 lalu, Luhut tercatat merangkap 13 jabatan sekaligus. Selain sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, dia antara lain juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Toba, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Wakil Ketua KPC-PEN, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta - Bandung, dan Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Jokowi seperti tunduk pada Luhut, sehingga tugas yang seharusnya lebih layak diembankan kepada menteri-menteri terkait, seperti Menteri Pariwisata, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan, diembankan semua kepada pria asal Sumut itu. 

Editor : Rohman