Usulan Luhut Soal Family Office, Dirjen AHU: Akan Susun Regulasinya

JAKARTA, iNewsDepok.id - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan melakukan tindak lanjut terkait family office yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R Muzhar mengatakan saat mendampingi Luhut ke Uni Emirat Arab (UEA) membahas family office bertemu dengan otoritas terkait, rencana pembentukan family office di Indonesia dapat dilakukan dengan menciptakan ekosistem bisnis internasional yang bersifat komprehensif, terintegrasi dan memberikan kemudahan investasi yang meliputi infrastruktur hukum dan kelembagaan.

Baca Juga

Ogah Beli Barang Bekas, Menko Luhut Ingin Beli 3 Trainset KRL Baru, Ini Alasannya!

"Salah satu yang bisa dilakukan kami (Kemenkumham) mempercepat menyusun regulasi yang mengakomodasi pembentukan family office di Indonesia termasuk tata cara penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum," kata Cahyo, Kamis (25/7/2024).

Dia menjelaskan terkait badan usaha pembentukan family office di Indonesia yang akan direalisasikan Oktober 2024, sejalan dengan rencana peluncuran entitas kewirausahaan sosial (Social Enterprise) oleh Ditjen AHU Kemenkumham.

"Social enterprise dinilai sangat mungkin untuk dikembangkan di Indonesia mengadopsi yang telah diterapkan UAE di mana terdapat filantropis super kaya global yang berminat untuk menempatkan dananya pada entitas social enterprise untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial maupun kegiatan non-profit lainnya," ujarnya.

Baca Juga

6 Fakta Polemik Rencana Impor KRL Bekas Jepang, Luhut Sampai Turun Tangan

Selain itu, Cahyo menambahkan, usai kunjungan tersebut juga dapat dilihat penerapan sistem hukum umum pada sebuah ekosistem investasi dapat dilakukan dengan meniru sistem yang diterapkan oleh UEA.

Editor : M Mahfud