Pamong Belajar dan Penilik Ajukan Hak Uji Materi di MA: Tuntut Permenpan RB No 21 Tahun 2024 Dicabut

Pamong Belajar adalah pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non-formal," bunyi aturan tersebut.

Baca Juga

Bank CCBI vs Fireworks, Pakar Hukum: PK Ulang Tanpa Novum Seharusnya Ditolak

“Penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan non-formal," kata Odie.

Odie menganggap, berlakunya PERMENPAN-RB Nomor 21 Tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru, maka aturan ini merugikan warga yang saat ini belum mendapatkan akses pendidikan secara umum.

"Tidak semua Anak Tidak Sekolah (ATS) berhenti belajar karena ketiadaan sekolah atau faktor ekonomi, tetapi juga karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Warga dipaksa hanya mengikuti pendidikan formal," ungkapnya.

Baca Juga

DPR Desak Kejagung Panggil Pihak SGC Terkait Kasus Mafia Hukum Zarof Ricar

Adapun PERMENPAN-RB Nomor 21 Tahun 2024 yang mencabut regulasi mengenai jabatan fungsional (JF) pamong belajar dan penilik telah merugikan pamong belajar dan penilik.

"Pengajuan Kenaikan Pangkat JF Pamong Belajar dan JF Penilik di daerah tidak bisa dilakukan, karena regulasi JF Pamong Belajar dan JF Penilik sudah dicabut," bebernya.

IPABI dan IBI menyebut Pemangku JF Pamong Belajar dan Penilik yang harus pensiun pada masa transisi ini, karena kendala kenaikan jenjang jabatan yang tidak bisa dilakukan oleh daerah ketika regulasi Permenpan RB nomor 21 Tahun 2024 terbit.

Editor : M Mahfud