Janji 1 Kecamatan 1 Madrasah Tak Terwujud, Ketua Forum Lintas Agama Kini Berharap Pada Supian Suri

DEPOK, iNews Depok. id - Janji pasangan calon wali kota Idris-Imam pada Pilkada 2020 untuk menambah jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri di Kota Depok hingga kini belum terealisasi. Padahal, kebutuhan akan pendidikan berbasis agama di tingkat madrasah semakin mendesak di tengah masyarakat.

KH Ahmad Badrudin Abdul Karim, Ketua Forum Lintas Agama Depok dan pengelola Pondok Pesantren (Ponpes) Al Karimiyah, menilai janji tersebut sangat relevan dengan kondisi Depok saat ini. Menurutnya, tambahan madrasah negeri sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama yang semakin mendesak.

Baca Juga

Siapa Bilang Tak Bisa, Supian Suri Sanggup Realisasikan Dana Rp 300 Juta per RW di Depok

"Janji untuk menambah madrasah negeri di Depok sangat penting, tetapi sampai saat ini belum terealisasi," ujarnya, di Cilodong Depok, Kamis (7/11/2024).

Badrudin menjelaskan, banyak warga Depok yang menginginkan akses pendidikan agama yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Namun, pilihan untuk sekolah di madrasah negeri masih terbatas, sehingga masyarakat berharap ada lebih banyak madrasah negeri di kota tersebut.

“Kami berharap, calon wali kota Depok Supian Suri, dapat merealisasikan janji untuk memperbanyak madrasah negeri. Ini adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang menginginkan pendidikan agama yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua kalangan,” tambahnya.

Badrudin juga menegaskan bahwa madrasah negeri yang lebih banyak akan memberi dampak positif bagi perkembangan pendidikan agama di Depok. Selain sebagai tempat menimba ilmu agama, madrasah juga berperan penting dalam mendidik generasi penerus dengan moral yang baik.

Keinginan masyarakat Depok agar janji kampanye mengenai satu madrasah satu kecamatan segera terealisasi kini menjadi harapan besar. Mereka berharap anak-anak di Depok bisa mengakses pendidikan agama tanpa harus menempuh jarak jauh ke madrasah swasta.

Sebagai calon wali kota Depok, Supian Suri diharapkan dapat mengatasi kekurangan fasilitas pendidikan agama ini dengan langkah nyata, sehingga Depok dapat berkembang tidak hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga dalam aspek pendidikan agama yang berkualitas.

Baca Juga

Tangkis Supian, Ade Firmansyah Sebut UHC Bisa Diklaim Jadi Program Imam-Ririn di Pilkada Depok

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PPP, Qonita Lutfiyah, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya jumlah madrasah di Depok. Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan janji politik yang sempat digaungkan oleh wali kota usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu satu kecamatan satu madrasah.

"Ini perlu menjadi perhatian serius. Katanya satu kecamatan satu madrasah, nyatanya? Ini fakta yang harus kita sikapi dengan langkah nyata,” kata Qonita, baru-baru ini.

Qonita menegaskan bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh terabaikan. Menurutnya, alasan kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) tidak boleh dijadikan penghambat. “Memang benar (madrasah) ini ranah Kemenag, tapi yang menikmati manfaatnya adalah warga Depok. Pemerintah kota harus berani bersinergi dengan Kemenag untuk mencari solusi,” ujarnya.

Qonita juga menilai alasan keterbatasan lahan untuk pembangunan madrasah tidak dapat diterima. “Jika hanya mencari alasan, masalah ini tidak akan pernah selesai. Daerah lain bisa, kenapa Depok tidak bisa?” tegas Qonita, menantang pemerintah kota untuk lebih kreatif dalam mencari solusi.

Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi kunci utama agar cita-cita satu kecamatan satu madrasah dapat terwujud. Ia meminta pemerintah kota tidak terpaku pada aturan yang malah menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah kota harus lebih fleksibel dalam menangani isu pendidikan. Ini bukan soal aturan, tapi tentang keberpihakan pada masyarakat,” ucapnya penuh semangat.

Baca Juga

Puas dengan Hasil Debat, Supian Suri Optimis Programnya Diterima Warga Depok

Qonita menambahkan, pembangunan madrasah bukan sekadar soal fasilitas, melainkan juga investasi jangka panjang untuk generasi penerus Depok. "Apakah tidak ada satu pun yang mau menjual lahannya untuk pendidikan? Ini yang perlu kita tanyakan,” ungkap Qonita, mengajak semua pihak untuk berpikir lebih jauh ke depan.

Qonita juga menegaskan pentingnya bagi pemerintah kota untuk berhenti mencari pembenaran yang hanya menyalahkan pihak lain. "Kita tak bisa terus-terusan menyalahkan satu sama lain atau bersembunyi di balik regulasi. Yang dibutuhkan adalah komitmen dan keberanian untuk membuat perubahan," paparnya.

Qonita menyatakan optimisme bahwa pasangan calon wali kota Supian Suri dan Chandra Rahmansyah akan mampu mewujudkan visi mereka terkait pendidikan agama di Depok. "Harapan kita, mereka mampu menepati janji-janji yang pernah disampaikan. Masyarakat sudah menunggu terlalu lama, saatnya janji ini diwujudkan," pungkasnya.

Editor : Mahfud