P3RI: Wacana Penundaan Pemilu 2024 adalah Pemufakatan Jahat untuk Langgar Konstitusi

JAKARTA, iNews.id - Ketua Panitia Penjaringan Presiden Republik Indonesia (P3RI), Lieus Sungkharisma, mengeritik keras wacana penundaan Pemilu 2024 selama 2-3 tahun yang disuarakan tiga pimpinan Parpol dan satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dia menilai, wacana itu merupakan suatu pemufakatan jahat untuk melanggar konstitusi dan mengkhianati suara rakyat.

Baca Juga

76,5 Persen Responden Tolak Penundaan Pemilu 2024

Ketiga pimpinan Parpol dimaksud adalah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Sementara menteri yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024 adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

"Edan! Kok bisa mereka bermufakat jahat melanggar konstitusi dan mengkhianati suara rakyat. Saya nggak bisa mengerti dengan jalan pikiran mengusulkan penundaan Pemilu, karena itu berarti memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi," katanya Lieus melalui siaran tertulis, Senin (28/2/2022).

Baca Juga

Didemo Mahasiswa di UI, Luhut Kembali Tolak Buka Big Data tentang Penundaan Pemilu 2024

Tokoh Tionghoa yang pernah dijerat kasus makar ini menilai, usulan itu tidak bermutu, dan ia curiga jangan-jangan wacana ini memang sengaja dimunculkan untuk test the water, dan Jokowi menikmatinya.

"Dia suruh"'abdi partai" (dengan jabatan) ketua partai dalam koalisi pemerintahannya untuk bersuara. Tentunya dengan iming-iming imbalan tertentu. Entah jabatan entah apa. Hanya mereka yang tahu," katanya.

Lieus menilai, setahu dirinya ketiga Ketum partai itu merupakan orang-orang hebat dan pintar, tapi dengan meminjam istilah Rocky Gerung, ia menjadi mempertanyakan mengapa kok menjadi dungu, dan seperti kerbau yang dicocok hidungnya?

Baca Juga

Orasi di DPR, Mahasiswa Kaltim Tolak Daerahnya Dijadikan Kawasan IKN

"Ada apa ini? Apa mereka sudah tersandera kasus,  sehingga disuruh lempar isu penundaan Pemilu mereka ho'oh saja?" tanyanya.

Lieus pun mempertanyakan apakah Airlangga, Muhaimin dan Zulkifli sudah lupa pada cita-cita reformasi, sehingga merindukan penguasa yang otoriter seperti di era Orde Baru?

"Apa mereka gak bisa ngasih tahu Jokowi bahwa dua periode dulu aja, nanti kalau mau jadi presiden lagi maju lagi tahun 2029. Kan katanya popularitas (Jokowi) lebih dari 73%," kata Lieus.

Baca Juga

Mahasiswa Demo DPR, Ini Rekayasa Lalu Lintas Polda Metro Jaya

Ia pun meminta agar pada 2024 Jokowi memberi kesempatan kepada tokoh lain untuk maju di Pilpres, dan menurut dia, jika Jokowi melakukan itu, maka berarti dia telah bertindak elegan. 

"Akan tetapi kalau sampai memaksakan kehendak, apa yang sudah dikerjakan Jokowi selama ini akan hilang karena dilupakan rakyat," katanya.

Lieus juga mengingatkan Jokowi pada sosok yang ia kenal dulu ketika masih menjadi walikota Solo, karena seingat dirinya, Jokowi adalah sosok yang sangat peduli terhadap suara rakyat. Kesuksesan memimpin Solo, Jakarta dan periode pertama sebagai Presiden sangat layak untuk diapresiasi.

Baca Juga

Anthony Budiawan Sebut BEM-SI Sebagai Patriot

"Jangan sampai 'ide gile' penundaan Pemilu ini direalisasikan. Saya yakin Pak Jokowi tidak mau melanggar konstitusi," tegasnya.

Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 selama 2-3 tahun menuai kecaman dari berbagai kalangan, khususnya oposisi, karena selain melanggar UUD 1945 di mana konstitusi mengamanatkan Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, juga tidak ada payung hukumnya dan mengkhianati cita-cita reformasi yang membatasi jabatan presiden agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter seperti di era Orde Baru.

Penolakan kuat dari kubu oposisi dengan alasan karena sejak menjadi presiden pada tahun 2014, Jokowi tidak membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, bahkan telah memperlihatkan gejala menganut sistem pemerintahan otoriterianisme seperti yang dianut Orde Baru, sementara hukum tumpul ke pendukung, tetapi tajam ke masyarakat dan oposisi.

Tak hanya itu, pemerintahan Jokowi juga diduga dikuasai dan dikendalikan oligarki, sehingga telah berkali-kali menerbitkan kebijakan yang pro pengusaha/oligarki, dan tidak pro rakyat, contohnya penerbitan UU Minerba, UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK.

Pemerintahan Jokowi juga terus menumpuk utang, tapi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan meski Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi belakangan ini justru terjadi kelangkaan minyak goreng.

Yang juga paling dicatat dari pemerintahan Jokowi adalah kebijakannya yang cenderung anti Islam, sehingga penggunaan toa untuk mengumandang azan dari masjid dan mushollah pun diatur, dan belakangan ini kebijakan yang diterbitkan melalui Menag Yaqut Cholil Qoumas itu menjadi polemik di masyarakat karena membandingkan suara azan dari masjid/mushollah dengan suara gonggongan anjing.

Editor : Rohman