Perang Rusia-Ukraina, Petenis Dayana Yastremska Melarikan Diri ke Prancis

Mulai Panas sejak Akhir 2021

Isu serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina.

Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina.

Desember 2021, pemimpin dunia seperti Presiden AS Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga "turun gunung" menginisiasi negosiasi antara keduanya.

Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya.

Rusia sempat membantah akan menyerang Ukraina, Bahkan pada 15 Februari, saat konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow, Putin menegaskan akan menarik semua pasukan dari perbatasan karena Rusia tidak menginginkan perang dan siap mencari solusi dengan Barat.

Namun, pada Senin (21/22/2022) Putin tiba-tiba mengumumkan bahwa Donetsk (DPR) dan Luhansk (LRP), dua wilayah kontra pemerintah Ukraina, sebagai negara merdeka. Dengan alasan "menjaga perdamaian", Putin menandatangani dekrit mengirim pasukan ke Ukraina.

Kamis (24/2/2022), pernyataan Putin di depan Olaf tak terealisasi. Serangan benar dilakukan karena Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri itu. Ledakan kemudian terjadi di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kyiv.

"Keadaan mengharuskan kami untuk mengambil tindakan tegas dan segera," kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi, menurut transkrip RIA-Novosti.

Ia menjelaskan, Donbass (wilayah milisi pro Rusia di Ukraina timur) meminta bantuan kepada Rusia.

"Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 51, bagian 7 Piagam PBB, dengan sanksi Dewan Federasi dan sesuai dengan perjanjian persahabatan yang diratifikasi oleh Federal Musyawarah dan gotong royong dengan DPR dan LPR, saya putuskan untuk melakukan operasi militer khusus," katanya.

Editor : Rohman