FHUP Buka Program Doktor Ilmu Hukum

JAKARTA,iNewsDepok.id- Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) membuka Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH). Prodi ini diluncurkan berdasarkan SK Kemendikbud Ristek Dikti Nomor: 924/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor pada Universitas Pancasila.

Dekan FHUP, Eddy Pratomo mengucap syukur atas dibukanya prodi ini. Hal ini sesuai dengan visi UP untuk menjadi universitas unggul dan terkemuka berdasarkan nilai Pancasila. “Tentunya kami berharap nanti dari prodi ini akan melahirkan Doktor di bidang Ilmu Hukum yang mampu berkiprah sebagai akademisi dan juga praktisi di bidang hukum dengan tetap memegang nilai-nilai luhur Pancasila,” katanya.

Baca Juga

Universitas Pancasila Gelar Seminar Nasional Diplomasi Pancasila bagi Dunia

PDIH FHUP memiliki empat bidang konsentrasi dengan kurikulum yang looking forward dan mengakomodasi perkembangan ilmu hukum dalam tataran internasional. Yaitu hukum bisnis, hukum pidana, hukum internasional, dan hukum tata negara. “Hukum internasional menjadi salah satu ciri khas PDIH FH Universitas Pancasila, karena saat ini masih sedikit ahli-ahli hukum internasional di Indonesia, Jumlahnya tidak lebih dari 10 orang,” ujarnya.

Saran dan prasarana di PDIH FHUP meliputi ruang kelas doktor, ruang kelas internasional, ruang rapat Aristoteles, E-Library Ruang Peradilan Semu Socrates Aula Nusantara. Sarana-sarana ini akan sangat mendukung bagi mahasiswa dapat menyelesaikan studinya pada PDIH FH UP tepat waktu, yaitu lima semester. “Dengan demikian, diharapkan bahwa PDIH FH Universitas Pancasila, diharapkan dapat melahirkan akademisi hukum dan praktisi hukum yang dapat berkiprah sebagai bagian dalam memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila,” ungkapnya.

Ketua Program Studi, Hatta Ali menambahkan, PDIH FH Universitas Pancasila ini juga didesain dengan sistem perkuliahan blandeed learning, dengan jumlah SKS minimal yang ditempuh 42 SKS dengan masa studi rata-rata lima semester. “Sehingga sangat mendukung bagi calon mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu tanpa harus mengorbankan pekerjaan mahasiswa PDIH tersebut,” kata Hatta yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) itu.

Sekretaris PDIH FHUP, Agus Surono menuturkan, antusias masyarakat Indonesia untuk belajar cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari pendaftaran calon mahasiswa PDIH berjumlah 22 orang. “Dengan banyaknya mahasiswa pendaftar calon Doktor Ilmu Hukum, di bawah kepemimpinan Hatta Ali, saya meyakini dari PDIH akan melahirkan calon hakim bahkan Hakim Agung seperti Pak Hatta Ali,” katanya.

Editor : Rinna Ratna Purnama