Pemerintah Gratiskan Vaksin Booster untuk Lansia Peserta BPJS, Masyarakat Umum Bayar

Jakarta, iNews.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penyuntikan dosis ketiga vaksin (booster) Covid-19 pada Januari 2022 akan dibagi menjadi dua skenario.

Hal itu dikatakan saat hadir secara daring dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Baca Juga

Pemerintah Anjurkan Lansia Segera Vaksin Booster Kedua

"Untuk vaksinasi booster tahun depan kita akan bagi dua skenario," katanya.

Skenario pertama, vaksin booster Covid-19 bagi para lanjut usia (Lansia) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan dibiayai negara.

Dasar kebijakan ini adalah Lansia merupakan kelompok yang rentan setelah tenaga kesehatan, sehingga akan mendapatkan prioritas untuk dibooster.

Skenario kedua, vaksin booster Covid-19 akan diberikan secara mandiri alias berbayar bagi seluruh warga non-Lansia yang tidak ikut BPJS Kesehatan.

Menurut Menkes, pemerintah akan membuka kesempatan bagi perusahaan farmasi untuk mengimpor vaksin dan menjualnya secara luas ke masyarakat.

Untuk masyarakat umum yang sudah menerima dua dosis vaksin, diberikan akses dan pilihan lebih banyak untuk vaksin booster.

"Dengan langkah ini, diharapkan bisa melahirkan keseimbangan di pasar dan masyarakat karena memiliki banyak pilihan untuk mengakses vaksin booster Covid-19," katanya.

Budi menjelaskan, jumlah vaksin booster Covid-19 yang dibiayai APBN adalah 83,1 juta, sedangkan jumlah vaksin booster Covid-19 non-APBN yang dibutuhkan adalah 125,2 juta.

"Booster ini akan kita berikan kembali berbasis risiko, yaitu orang-orang lansia, karena di mana pun di seluruh dunia booster ini dibagikan berbasis risiko. Sesudah Nakes, diberikan kepada lansia," katanya.

Penyuntikan vaksin booster Covid-19 dilakukan di setiap fasilitas kesehatan (Faskes), kecuali Puskesmas dan KKP yang akan fokus mengejar penyuntikan vaksin Covid-19 dosis satu dan dua.

"Harga batas atas dari prodak dan layanan dari vaksin booster yang non APBN ini akan ditentukan pemerintah," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menyuntik vaksin Covid-19 secara gratis bagi 181,5 juta penduduk. Keputusan itu diambil untuk menuntaskan krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19.

Target itu lalu bertambah menjadi lebih dari 200 juta penduduk setelah vaksinasi diperluas ke usia remaja dan anak. Pemerintah menargetkan penyuntikan rampung akhir 2021.

Editor : Rohman