Bantah Depok Minta Gabung ke Jakarta, Ini Penjelasan Mohammad Idris

DEPOK, iNewsDepok.id - Wali Kota Depok Mohammad Idris membantah dirinya mengusulkan wacana Depok bergabung dengan Jakarta. 

Dia menjelaskan, wacana tersebut muncul bermula ketika dia menjadi narasumber dalam sebuah webinar, dan dia memaparkan soal kebijakan ibu kota negara (IKN) dengan pertimbangan yang sangat rasional dan sebuah keniscayaan dari sisi kepadatan penduduk dan dampak sosial ekonomi yang ada di DKI dan Pulau Jawa khususnya. Juga terkait mobilitas warga Jabodetabek, termasuk masalah transportasi. Jadi, tidak hanya khusus bicara Depok. 

Baca Juga

Tiga Raperda Baru DPRD Depok Dapat Apresiasi Wali Kota, Apa Saja Poin Pentingnya?

“Saya bicara masalah khusus Depok ketika poin tentang sinergi bahwa Jakarta ke depan yang bisa menjadi pusat perekonomian global bisa diwacanakan sebagai provinsi/kota hijau seperti Kopenhagen dan Singapura. Dan potensi daerah penyangga ini luar biasa, termasuk Depok, Tangsel (Tangerang Selatan), Bekasi. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi, bahasa Wali Kota mengusulkan Depok bergabung dengan Jakarta itu tidak ada sama sekali,” katanya, Rabu (20/7/2022).

Ia menegaskan, jika memang terucap kata-kata tersebut dari dirinya, sudah pasti akan menyinggung Gubernur Jawa Barat, karena seakan-akan Depok sudah tidak percaya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, dan ingin gabung dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Padahal, selama ini kita (Depok) hidup nyaman, enak, damai (di bawah naungan Pemprov Jawa Barat). Perhatian dari gubernur Jawa Barat, Pak Wagub, sangat harmoni,” imbuhnya.

Baca Juga

Wali Kota Depok Ajak Masyarakat Sukseskan TMMD ke 121: Mari Perkuat Gotong Royong Bangun Depok

Meski demikian Idris mengakui kalau Depok masih kekurangan sumber daya manusia (SDM), tetapi penyelesaian persoalan ini terkait dengan peraturan perundang-undangan yang kewenangannya ada pada pemerintah pusat, dan dalam banyak hal, Depok mendapat perhatian besar dari gubernur Jawa Barat

"Banyak sekali aspirasi Kota Depok didengar bahkan direalisasi (oleh gubernur Jawa Barat),” katanya.

Idris mengakui kalau wacana Depok meminta bergabung dengan Jakarta dapat menyakiti Pemprov Jawa Barat selaku orang tua dalam struktur pemerintahan. Diibaratkan, seorang anak yang ingin pergi dari rumah, dan itu akan menyakiti perasaan orang tua. 

Baca Juga

Jumlah Rehabilitasi RTLH di Depok Turun, Walikota Upayakan Lima Tahun Ke Depan Depok Bebas RTLH

“Kita istilahnya (berada) di rumah, tapi tiba-tiba kita bilang ingin kabur. Gimana perasaan bapaknya kan? Nah, analoginya seperti itu. Dan nggak pernah saya lakukan, makanya bukan karena itu. Kalau memang itu terjadi, bisa jadi orang interpretasinya tadi; Kota Depok nggak diurus, nggak dapat perhatian (dari Pemprov Jawa Barat), tapi itu tidak kita rasakan,” pungkasnya. 

Editor : Rohman