Mahfud MD: Terorisme Tidak Wakili Agama Tertentu

JAKARTA, iNewsDepok.id – Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan terorisme tidak mewakili agama tertentu.  Menurutnya, terorisme bukan semata-mata soal aqidah.

"Misalnya gerakan di Papua yang disebut OPM, sehingga yang dikatakan terorisme itu sebenarnya bukan hanya terkait dengan agama tertentu. OPM itu kan motifnya politik dan ideologi. Politiknya ingin memecahkan diri, ideologinya tidak mau kebersatuan, tidak mau Pancasila, lalu melakukan kekerasan di tempat-tempat umum, membakar bandara, menembak warga sipil," tegas Mahfud MD dalam sambutannya mewakili Presiden RI pada Peringatan HUT ke-12 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Selasa (19/6) di Jakarta.

Baca Juga

BNPT RI dan Kemenkumham Pererat Program Deradikalisasi dan Persempit Teroris

Mahfud kemudian menyinggung pandangan di tengah masyarakat yang kerap mengaitkan terorisme dengan agama tertentu. Mahfud dengan keras membantah tudingan gerakan anti terorisme adalah gerakan anti Islam.

"Saya ingin sampaikan secara khusus karena sering dikaitkan dengan agama. Ada tudingan, kenapa di Indonesia kalau bicara terorisme kok selalu Islam, berarti gerakan anti terorisme itu gerakan anti Islam? Justru sebernarnya yang akan kita bangun adalah untuk menunjukkan Islam itu bukan agama teror. Karena Islam itu adalah agama yang menerima kosmopolitanisme," papar Mahfud yang juga Mustasyar di Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia ini.

Mahfud menjelaskan, teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang pernah dibacakan Presiden Sukarno memiliki subtansi yang sama dengan Piagam Madinah yang dilahirkan Nabi Muhammad.

Baca Juga

3 Destinasi Top akan Dilindungi dari Teroris, Menparekraf dan Kepala BNPT Gelar Pertemuan Khusus

"Nabi Muhammad itu saat mendirikan negara adalah negara kesewargaan atau kosmopolit. Buktinya apa? Piagam Madinah. Piagam Madinah itu subtansinya sama dengan proklamasi kemerdekaan," tambah Mahfud.

Kesepakatan mendirikan negara Indonesia, lanjut Mahfud, adalah kesepakatan luhur yang harus ditaati. Menurut Mahfud, begitu ada yang ingin mengubah akte kesepakatan yang bernama Proklamasi Kemerdekaan dan pembukaan undang-undang dasar 1945 itu, berarti mengubah Indonesia dan membongkar kesepakatan.

"Kalau itu dilakukan tanpa proses kesepakatan baru, maka namanya itu pemberontakan, apalagi caranya dengan cara-cara melanggar martabat kemanusiaan," tambah Mahfud.

Baca Juga

JK Tolak Usulan BNPT Ingin Kontrol Rumah Ibadah Guna Cegah Radikalisme

Kenapa kita harus menjaga keutuhan Indonesia? Tanya Menko Mahfud mempertegas. Menurut Mahfud, Indonesia dibangun dari keberbedaan, dan keberbedaan kalau tidak dikelola dengan baik atau tidak disadari oleh warganya, akan menimbulkan konflik-konflik yang mengarah ke radikalisme dan terorisme.

"Jadi yang dilakukan kita di BNPT ini adalah menimbulkan kesadaran bahwa negara Indonesia ini dibangun di dalam keberbedaan," pungkas Menko Polhukam.

Editor : M Mahfud