Meski demikian, penyidik menegaskan bahwa pengusutan kasus ini tidak akan berhenti hanya pada penemuan barang di lokasi gudang. Jajaran Bareskrim Polri berkomitmen untuk menelusuri lebih jauh mengenai asal-usul pakaian bekas tersebut, modus operandi yang digunakan, jalur masuk barang selundupan ke wilayah pabean Indonesia, hingga jaringan distribusi luas yang diduga turut menikmati hasil kejahatan ini.
Dalam konstruksi hukum perkara ini, para pelaku dijerat dengan ketentuan Pasal 111 juncto Pasal 47 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Regulasi tersebut menetapkan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau sanksi denda maksimal hingga Rp5 miliar bagi pihak yang melanggar aturan tata niaga impor.
Kombes Pol Suhasto menambahkan bahwa langkah penegakan hukum ini bukan sekadar tindakan represif semata, melainkan bagian dari strategi negara dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional.
Suhasto menegaskan penindakan bertujuan untuk mewujudkan tata niaga impor yang sehat dan berkeadilan, serta melindungi kelangsungan industri tekstil dalam negeri dari gempuran barang ilegal yang dapat merusak pasar domestik.
Menutup pengungkapan tersebut, Bareskrim Polri mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam rantai pasok maupun distribusi barang impor ilegal. Peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila menemukan praktik mencurigakan serupa di lingkungan sekitar.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
