OPINI
Oleh: Boni Hargens, Analis politik senior dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI)
DALAM lanskap demokrasi Indonesia yang sarat dengan dinamika dan ketegangan relasional antara negara dan masyarakat, sebuah gestur diplomasi institusional dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menuai apresiasi luas.
Pertemuannya dengan jajaran pimpinan media massa belum lama ini bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan sebuah sinyal kuat tentang komitmen transparansi dan keterbukaan dialog dari institusi Polri. Langkah ini hadir di saat yang tepat — ketika kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan pemerintah tengah diuji oleh berbagai arus kritik dan tekanan sosial yang kian deras.
Rellasi antara negara dan masyarakat pada dasarnya bersifat kontraktual — dan ketika kontrak sosial itu mengalami gesekan, baik karena pemerintah dinilai kurang responsif terhadap kritik maupun karena masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang terlalu keras, maka institusi negara seperti Polri memegang peran yang amat fundamental dalam menjahit kembali kepercayaan yang sempat retak.
Apa yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan yang unggul dalam membangun demokrasi yang sehat, termasuk memulihkan relasi antara aparat keamanan dan masyarakat.
Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif selalu merupakan mekanisme terbaik dalam menjamin public trust terhadap pemerintah dan negara.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
