JAKARTA, iNews Depok.id - Film dokumenter Pesta Babi memicu polemik. Film tersebut menyoroti Proyek Strategis Nasional atau PSN Food Estate di Merauke, Papua Selatan dengan narasi kolonialisme baru di Tanah Papua.
Narasi kolonialisme tersebut disesalkan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana dalam keterangan di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Ayip menyebu realitas pembangunan di Papua jangan hanya dilihat dari satu sudut pandang.
Menurut Ayip, kritik terhadap pembangunan adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, ia menilai narasi bahwa Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate merupakan cara pandang yang berbahaya.
“Ini bukan lagi sekadar kritik, tapi sudah masuk pada delegitimasi negara. Masa negara mau menjajah rakyatnya sendiri?” kata Ayip.
Ayip menegaskan, negara selama ini justru terus berupaya membangun Papua melalui berbagai kebijakan. Mulai dari dana Otonomi Khusus, pembangunan infrastruktur, jalan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, hingga akses internet.
Ia mengakui pembangunan di Papua belum sepenuhnya sempurna. Namun, menurutnya, tidak adil bila seluruh kerja pembangunan negara di Papua dihapus hanya karena ada kritik terhadap satu proyek tertentu.
“Papua hari ini masih mendapat dana Otonomi Khusus. Infrastruktur juga terus dibangun, jalan dibuka, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, sampai internet terus didorong. Memang belum sempurna, tapi jangan juga berpura-pura seolah-olah negara tidak pernah membangun Papua,” ujarnya.
Ayip juga mengkritik cara pandang yang menurutnya terlalu mudah mencurigai setiap agenda pembangunan di Papua. Ia menilai Papua tidak boleh terus dikunci dalam narasi ketertinggalan, penderitaan, dan eksploitasi.
Menurutnya, masyarakat Papua juga berhak menikmati kemajuan seperti wilayah lain di Indonesia. Karena itu, setiap pembangunan tidak semestinya langsung dicap sebagai eksploitasi atau kolonialisme.
Ia menambahkan, selama ini pemerintah pusat sering dikritik bila Papua tertinggal. Namun, ketika pemerintah berupaya serius membangun Papua, muncul pula tudingan bahwa pembangunan tersebut merupakan bentuk penjajahan baru.
“Kalau Papua tertinggal, pemerintah pusat dikritik. Tapi ketika pemerintah serius membangun, dicurigai. Kan susah jadinya,” ceplos Ayip.
Ayip menilai PSN Food Estate di Merauke tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang negatif. Apalagi, menurutnya, proyek tersebut berkaitan dengan isu besar kedaulatan pangan nasional.
Meski demikian, Ayip menekankan bahwa proyek Food Estate tetap harus dikawal. Ia menyebut pemerintah perlu memastikan keterlibatan masyarakat lokal, penghormatan terhadap hak-hak adat, serta manfaat ekonomi yang nyata bagi warga Papua.
Ayip juga mengingatkan bahwa realitas di Papua tidak sesederhana seperti yang digambarkan dalam satu film dokumenter. Menurutnya, selain kelompok yang menolak, ada pula masyarakat Papua yang mendukung dan berharap proyek tersebut membawa perubahan.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
