Puan mengatakan kasus TPPO merupakan masalah lintas negara sehingga diperlukan kerjasama internasional antara Indonesia dan negara-negara tujuan untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Termasuk dengan pertukaran informasi dan tindakan bersama untuk memberantas jaringan perdagangan manusia.
"Kita harus mencari solusi dari hulu ke hilir dalam menangani masalah ini. Edukasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang risiko bekerja di luar negeri sangat penting. Jangan sampai tergiur dengan gaji tinggi tanpa kejelasan," terang Puan.
Puan juga mendorong Pemerintah untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi kasus-kasus perdagangan manusia. Puan mengatakan DPR juga terus mengawal persoalan ini melalui jalur diplomasi parlemen.
"Melalui diplomasi parlemen dan kerjasama dengan negara-negara lain, diharapkan dapat dicapai solusi yang lebih efektif,” ujarnya.
“Dan tentunya tindakan pencegahan yang lebih ketat juga harus jadi perhatian. Maka harus ada mitigasi yang jelas, terutama untuk pengawasan dan penanggulangan manakala terjadi TPPO,” pungkasnya.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
